Jangan Ada Lagi Pejabat Buat Kebijakan Ugal-ugalan

Pejabat publik baik di pemerintah pusat maupun di daerah harus pandai berkomunikasi yang baik dan arif dengan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad menyusul  gelombang protes besar-besaran di Kabupaten Pati meletus setelah Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat, jangan one man show, sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan,” tegas Dadang seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Ia menyebut, proses komunikasi yang sehat akan mencegah munculnya kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. 

Menurutnya, kebijakan yang lahir dari dialog akan lebih mudah diterima dan dijalankan bersama. Partispasi masyarakat pun harus dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan penuh.

“Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat,” ujar Dadang.

Dadang juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta mengedepankan etika dalam menyampaikan informasi.

“Kalau rakyat diajak bicara, didengar pendapatnya, Insya Allah akan lebih mendukung program pemerintah,” tutupnya.