Berita

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad. (Foto: Website Muhammadiyah)

Politik

Jangan Ada Lagi Pejabat Buat Kebijakan Ugal-ugalan

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 13:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pejabat publik baik di pemerintah pusat maupun di daerah harus pandai berkomunikasi yang baik dan arif dengan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad menyusul  gelombang protes besar-besaran di Kabupaten Pati meletus setelah Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat, jangan one man show, sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan,” tegas Dadang seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.


Ia menyebut, proses komunikasi yang sehat akan mencegah munculnya kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. 

Menurutnya, kebijakan yang lahir dari dialog akan lebih mudah diterima dan dijalankan bersama. Partispasi masyarakat pun harus dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan penuh.

“Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat,” ujar Dadang.

Dadang juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta mengedepankan etika dalam menyampaikan informasi.

“Kalau rakyat diajak bicara, didengar pendapatnya, Insya Allah akan lebih mendukung program pemerintah,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya