Berita

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat menjadi narasumber di kanal YouTube Hendri Satrio Official. (Foto: YouTube Hendri Satrio Official)

Hukum

Tata Kelola Kementerian Era Jokowi Seperti Mesin Penghasil Korupsi

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 12:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi gagal membangun sistem yang mampu mencegah korupsi di kementerian dan lembaga negara.

Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber di kanal YouTube Hendri Satrio Official, seperti dikutip redaksi, Kamis, 14 Agustus 2025.

“Pemerintah zamannya Jokowi tidak punya kebijakan yang bisa membuat kementerian atau lembaga itu tidak terjangkiti virus korupsi,” kata Abraham Samad.


Menurutnya, tata kelola kementerian di Era Jokowi seperti mesin penghasil korupsi. Sehingga tidak heran jika saat ini KPK memeriksa sejumlah menteri era Jokowi seperti Nadiem Makarim dan Yaqut Cholil Staquf.

"Tata kelola yang ada seperti mesin yang memproduksi kejahatan korupsi. Oleh karena itu mesinnya harus diperbaiki supaya dia menghentikan, dia tidak memproduksi kejahatan korupsi," ungkapnya.

Samad menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan seperti “pemadam kebakaran”. 

Ia lantas menekankan pentingnya mengintegrasikan penindakan dan pencegahan, seperti yang pernah dilakukan lembaga antirasuah di masa lalu.

Abraham Samad mencontohkan, kasus korupsi di Kementerian Agama pernah ditangani KPK namun kembali terulang karena tidak ada perbaikan sistem.

“Setelah kasusnya diadili, tim pencegahan harusnya masuk memperbaiki tata kelola agar tidak terulang lagi,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya