Berita

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat menjadi narasumber di kanal YouTube Hendri Satrio Official. (Foto: YouTube Hendri Satrio Official)

Hukum

Tata Kelola Kementerian Era Jokowi Seperti Mesin Penghasil Korupsi

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 12:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi gagal membangun sistem yang mampu mencegah korupsi di kementerian dan lembaga negara.

Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber di kanal YouTube Hendri Satrio Official, seperti dikutip redaksi, Kamis, 14 Agustus 2025.

“Pemerintah zamannya Jokowi tidak punya kebijakan yang bisa membuat kementerian atau lembaga itu tidak terjangkiti virus korupsi,” kata Abraham Samad.


Menurutnya, tata kelola kementerian di Era Jokowi seperti mesin penghasil korupsi. Sehingga tidak heran jika saat ini KPK memeriksa sejumlah menteri era Jokowi seperti Nadiem Makarim dan Yaqut Cholil Staquf.

"Tata kelola yang ada seperti mesin yang memproduksi kejahatan korupsi. Oleh karena itu mesinnya harus diperbaiki supaya dia menghentikan, dia tidak memproduksi kejahatan korupsi," ungkapnya.

Samad menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan seperti “pemadam kebakaran”. 

Ia lantas menekankan pentingnya mengintegrasikan penindakan dan pencegahan, seperti yang pernah dilakukan lembaga antirasuah di masa lalu.

Abraham Samad mencontohkan, kasus korupsi di Kementerian Agama pernah ditangani KPK namun kembali terulang karena tidak ada perbaikan sistem.

“Setelah kasusnya diadili, tim pencegahan harusnya masuk memperbaiki tata kelola agar tidak terulang lagi,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya