Berita

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jakarta. (Foto: Dok Kementerian Imipas)

Politik

Dirjen Imigrasi Jalur Karier Lebih Paham Masalah

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 12:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi dari internal penting untuk menunjang kinerja Direktorat Imigrasi lebih baik. Sosok Dirjen Imigrasi dari jalur karier internal dinilai lebih paham masalah dibanding dari luar institusi. 

"Dirjen Imigrasi dari internal tentu akan lebih mengerti duduk persoalan," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari Feri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Ia khawatir jika dipaksakan mengambil dari luar institusi tanpa jalur karier, kinerja Dirjen Imigrasi tidak akan maksimal karena sulit memahami persoalan keimigrasian secara menyeluruh. 


Sementara jika mengambil dari internal, mereka akan lebih memahami berbagai kebutuhan dan persoalan keimigrasian. Hal lain, kinerja Dirjen Imigrasi membutuhkan kerja sama tim. 

"Selain paham duduk persoalan, kerja sama tim akan lebih baik jika dari internal karena dia akan paham kapasitas SDM-nya (sumber daya manusia)," lanjut Feri.

Usulan pemilihan Dirjen Imigrasi dari internal institusi juga sebelumnya disampaikan anggota Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Politisi PDIP ini menekankan, selain paham dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Dirjen Imigrasi juga harus kompeten.

"Dirjen harus dilihat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan sesuai dengan tupoksinya," ujar Andreas.

Saat ini, posisi Dirjen Imigrasi masih dijabat seorang pelaksana tugas (Plt). Menteri Imipas Agus Andrianto menunjuk Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Yuldi Yusman sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada 23 April 2025.

Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman dilantik menggantikan Plt sebelumnya, yakni Saffar Muhammad Godam yang mendapat tugas baru sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya