Belajar dari Peristiwa Pati, Pejabat Perlu Menahan Diri Terkait Kebijakan Sensitif

RMOL. Peristiwa yang terjadi di Pati yang menuntut Bupati Sudewo untuk turun dari jabatannya dapat dilihat dari berbagai perspektif.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memandang, pejabat publik perlu menahan emosi kepada rakyatnya terutama menyangkut kebijakan yang sensitif.

“Menurut pandangan saya memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” kata Rifqinizamy kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Legislator dari Fraksi Nasdem ini mengatakan peristiwa di Pati harus menjadi bahan hikmah bagi seluruh pejabat publik.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama, untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak dan aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya,” katanya.

Ia menambahkan, demonstrasi massa di Pati merupakan cara rakyat dalam menyampaikan aspirasinya yang harus diterima dengan baik oleh kepala daerah.

“Itukan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” tutupnya. 

Puluhan ribu orang melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di alun-alun Pati, pada Rabu 13 Agustus 2025, setelah sebelumnya menyatakan penolakan terhadap kebijakan Sudewo.

Kebijakan Sudewo yang menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen membuat masyarakat mengamuk. Belakangan, kebijakan itu akhirnya dibatalkan. Bahkan, Sudewo sudah meminta maaf. Namun, massa tetap menggelar demonstrasi dan menuntutnya mundur. 

Aksi demo sempat diwarnai kericuhan. Hingga polisi harus menembakan gas air mata dan melakukan penyemprotan water cannon untuk membuat massa terpencar.