Berita

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. (Foto: Tangkapan layar Setjen DPR)

Politik

PPATK:

Nyawa Hilang hingga Keluarga Hancur Jadi Dampak Nyata Judol

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 23:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Maraknya masyarakat yang kecanduan judi online (judol) jelas sangat memprihatinkan. Karena dampaknya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga frustasi, depresi, hingga bunuh diri.

Mirisnya, korban bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak dan remaja.

Judol berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji kemenangan instan.


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data mengejutkan.

Melalui siaran pers yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025, pada kuartal I 2025, deposit pemain berusia 10-16 tahun tercatat lebih dari Rp2,2 miliar, usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar, dan tertinggi pada kelompok usia 31-40 tahun yang mencapai Rp2,5 triliun.

Fakta lain menunjukkan, 71,6 persen pelaku judol berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan memiliki pinjaman di luar lembaga keuangan resmi. Dampaknya merembet ke persoalan sosial seperti konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online, kriminalitas, hingga putus sekolah.

"Nyawa yang hilang, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, hingga keluarga hancur adalah dampak nyata judol. Negara memperkuat perlindungan dengan menjaga rekening nasabah agar tidak disalahgunakan. Rekening 100 persen aman dan bisa digunakan kembali," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Kamis 31 Juli 2025.

PPATK menegaskan, pemberantasan judol tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.

Bandar dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pencucian uang digital juga harus dibongkar.

Sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, sektor keuangan, dan industri teknologi dinilai mutlak untuk memutus mata rantai TPPU berbasis siber.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya