Berita

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai memantau gladi kotor kedua Paskibraka Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2025/Net

Politik

Istana Bantah Payment ID Mata-matai Transaksi Masyarakat

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 23:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah memastikan peluncuran sistem Payment ID oleh Bank Indonesia (BI) bukanlah upaya memata-matai transaksi keuangan masyarakat. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, tujuan sistem tersebut adalah untuk memonitor transaksi demi mencegah penyalahgunaan, bukan untuk mengintip privasi warga.

“Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai, begitu itu kan agak kurang pas. Yang harus dilihat ini adalah semangatnya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi harus bersama-sama kita monitor. Hasil monitor itu peruntukannya untuk apa, itulah yang kemudian diatur,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.


Menurutnya, pengawasan tersebut sudah memiliki koridor hukum, termasuk perlindungan data pribadi. 

“Tentunya kan tidak sembarang data atau sembarang transaksi, apalagi yang berkenaan dengan data-data pribadi, itu sudah ada aturannya,” jelasnya.

Prasetyo mencontohkan, sistem ini bisa membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. 

“Ada juga yang menerima bantuan sosial tetapi setelah tadi diidentifikasi kalau bahasa agak kerennya tadi dimata-matain, ketemu bahwa dipergunakan untuk kegiatan lain misalnyaa judi online, kan ini tidak benar maknanya di situ,” tegasnya.

Ia memastikan teknologi yang digunakan sudah mumpuni untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas ekonomi secara akurat. 

“Mumpuni sangat mumpuni jadi kita mampu mendeteksi, menganalisa dengan teknologi yang sekarang sulit rasanya untuk disembunyikan ini semua transaksi, kegiatan ekonomi itu akan sulit kalau disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu,” ungkapnya.

BI berencana meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. 

Sistem ini akan memberikan kode unik untuk mencatat setiap transaksi pembayaran, menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode ID.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menyebut Payment ID akan memudahkan analisis profil keuangan warga, termasuk pendapatan, belanja, pajak, dan investasi. 

Sistem ini juga dapat mendeteksi penipuan serta mengintegrasikan data dari seluruh akun bank dan dompet digital milik seseorang.

Dengan sistem ini, perbankan juga dapat melakukan pengecekan kredit secara langsung dengan persetujuan (consent) dari pemilik data.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya