Demokrasi Indonesia Harus Berpijak Pancasila

Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR), Maman Imanulhaq, menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila untuk mencegah penyimpangan dan menjaga stabilitas politik Indonesia.

Hal itu disampaikan Maman dalam diskusi MPR bertema "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri Anggota MPR unsur DPD asal Jawa Timur Lia Istifhama dan pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Maman menyoroti bahwa kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi tidak melahirkan tirani seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara.

“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi cara yang paling pas saat ini untuk mengelola kekuasaan. Namun, tanpa landasan Pancasila, demokrasi kita berisiko menyimpang. Kita harus pastikan demokrasi berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan melalui musyawarah, serta keadilan sosial,” ujar Maman.

Maman menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi, seperti kasus manipulasi kuota haji yang tidak sesuai regulasi, serta kesewenang-wenangan pejabat, seperti kenaikan pajak 250 persen oleh Bupati Pati yang memicu protes rakyat.

Ia juga mengingatkan bahaya hoax yang dapat merusak demokrasi, seperti kasus video paus yang viral namun ternyata palsu, yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat.

Meski demikian, Maman optimistis dengan kondisi demokrasi Indonesia, yang memiliki indeks 79,51 poin dan partisipasi pemilih hingga 75 persen, jauh di atas negara seperti Jepang (kurang 50 persen).

"Kearifan lokal dan kesadaran politik pemimpin menjadi perekat kuat, seperti tradisi tahlilan dan Maulid Nabi yang mempersatukan masyarakat meskipun berbeda pilihan politik,” tutupnya.