Berita

Analis politik IPI Karyono Wibowo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Bukan karena Amnesti Hasto

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan karena pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merespons kondisi politik nasional saat ini.

“Enggak lah, dari awal kan sebenarnya sudah ada upaya untuk bangun komunikasi politik, kan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, antara PDIP dengan Gerindra, itu sudah lama sudah melakukan komunikasi di antara dua belah pihak,” tegas Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 13 Agustus 2025.


Karyono menerangkan wacana PDIP akan bergabung ke barisan pemerintahan Prabowo Subianto juga sudah santer terdengar sejak lama. Sehingga, tidak ada kaitannya amnesti yang diberikan Prabowo ke Hasto membuat luluh PDIP untuk bergabung.

“Jadi menurut saya terlalu jauh juga menghubungkan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap HK dengan dukungan PDIP terhadap Prabowo itu sudah lama terjadi,” demikian Karyono Wibowo.

Hubungan Megawati dan Prabowo sudah sangat akrab sejak lama. Keduanya pernah berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2009 Kala itu pasangan Mega-Prabowo berhadapan dengan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. 

Hubungan keduanya makin mesra dengan penandatanganan Perjanjian Batu Tulis. Namun di tengah perjalanan sempat terkoyak dengan hadirnya Jokowi sebagai Capres PDIP pada 2014.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya