Berita

Analis politik IPI Karyono Wibowo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Bukan karena Amnesti Hasto

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan karena pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merespons kondisi politik nasional saat ini.

“Enggak lah, dari awal kan sebenarnya sudah ada upaya untuk bangun komunikasi politik, kan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, antara PDIP dengan Gerindra, itu sudah lama sudah melakukan komunikasi di antara dua belah pihak,” tegas Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 13 Agustus 2025.


Karyono menerangkan wacana PDIP akan bergabung ke barisan pemerintahan Prabowo Subianto juga sudah santer terdengar sejak lama. Sehingga, tidak ada kaitannya amnesti yang diberikan Prabowo ke Hasto membuat luluh PDIP untuk bergabung.

“Jadi menurut saya terlalu jauh juga menghubungkan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap HK dengan dukungan PDIP terhadap Prabowo itu sudah lama terjadi,” demikian Karyono Wibowo.

Hubungan Megawati dan Prabowo sudah sangat akrab sejak lama. Keduanya pernah berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2009 Kala itu pasangan Mega-Prabowo berhadapan dengan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. 

Hubungan keduanya makin mesra dengan penandatanganan Perjanjian Batu Tulis. Namun di tengah perjalanan sempat terkoyak dengan hadirnya Jokowi sebagai Capres PDIP pada 2014.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya