Berita

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. (Foto: RMOL)

Politik

Nusron Wahid Ditegur Gerindra Ingat Pesan Prabowo, Selain Tak Bicara Ngaco

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 14:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disorot meski sudah meminta maaf.

Mitra kerja di Komisi II DPR meminta Nusron memperbaikan gaya komunikasi dengan tidak lagi melontarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

"Memang ada kata-kata yang menurut hemat saya harus diperbaiki. Mungkin beliau karena terlalu bersemangat akhirnya keluarlah bahasa yang kalau saya tidak salah bahasanya itu kan beliau menyampaikan soal kata-kata 'mbah-mu'," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.


Nusron sebelumnya menjadi sorotan atas pernyataannya ketika hendak menjelaskan peraturan penertiban tanah telantar, bahwa tanah yang dibiarkan menganggur selama dua tahun akan diambil alih negara. Dia mengatakan semua tanah milik negara dan bukan dibuat oleh mbah-mbah leluhur. 

Nusron lantas menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan bahwa pernyataannya disampaikan dalam konteks guyon atau bercanda. Menteri dari Golkar ini mengakui candaannya tidak pantas diucapkan, terlebih oleh pejabat publik.

Bahtra menghargai sikap Nusron Wahid yang menyampaikan permintaan maaf usai pernyataannya ramai dibicarakan. Meski begitu legislator dari Fraksi Gerindra ini mengingatkan Nusron soal pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membuat gaduh.

"Nah, itulah terus yang diminta oleh Pak Prabowo jangan membuat gaduh di publik dan jangan membuat kebijakan yang sifatnya tidak pro terhadap masyarakat," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya