Berita

Ilustrasi truk melintas di jalan Tol/Net

Bisnis

Rencana Pembatasan Truk Sumbu 3 saat Libur Maulid jadi Sorotan, Pengusaha Keluhkan Ini

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang membatasi truk-truk logistik sumbu 3 pada libur Maulid Nabi 5 September mendatang bertentangan dengan upaya pemerintahan Prabowo yang ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

Pasalnya, kebijakan tersebut jelas-jelas akan melemahkan daya saing produk dalam negeri.
 
Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Agus Pratiknyo yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya logistic.


"Dan mengganggu kelancaran kegiatan ekspor impor kita. Apalagi kondisi ekonomi lagi susah, pabriknya juga tidak baik-baik saja, ditambah lagi kebijakan yang seperti ini,” ujar Agus Pratiknyo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu 13 Agustus 2025.
 
Melihat hari besar Maulid Nabi 5 September 2025 mendatang itu sudah melewati masa habis libur sekolah, sebetulnya kebijakan pembatasan operasional terhadap truk-truk sumbu 3 itu tidak perlu dilakukan. Menurut Agus, masyarakat kemungkinan sudah terkuras kantongnya untuk biaya sekolah anak-anaknya mengingat telah dimulainya ajaran baru pada  akhir Juli lalu. 

Ia menilai kebijakan pembatasan operasional truk sumbu 3 ini telah menjadi budaya di Kemenhub, yang dipaksakan untuk dijalankan tanpa mempertimbangkan keluhan dari pelaku usaha. 

“Jika terus dipelihara, ini tidak baik buat iklim usaha di Indonesia. Kami sebagai perusahaan angkutan juga terganggu. Pabrikan-pabrikan pengguna jasa kami itu juga akan kacau,” jelasnya.
 
Dengan adanya pembatasan operasional truk logistik sumbu 3 ini, industri terutama industri pengolahan akan kekurangan bahan baku dan akan berhenti berproduksi, sehingga buruh-buruh di pabrik juga tidak akan bekerja. 

Sekitar 60 persen bahan baku industri itu masih impor dan 80 persen kawasan industrin ada di Jawa Barat. Menurut Agus, bisa dipastikan, mereka yang paling sengsara. 
 
Ia menekankan, pelaku usaha termasuk Aptrindo meminta agar Kemenhub memikirkan kompensasi atas kebijakan pembatasan tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya