Berita

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor/Ist

Politik

Senator Paul Finsen Mayor:

PSU Papua Pertarungan Harga Diri, Waspada Bisa Konflik

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mengingatkan Mendagri Tito Karnavian berhati-hati dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua.

Cawe-cawe Mendagri, menurut Paul, bisa memicu pergolakan di akar rumput yang pada akhirnya berujung pada konflik sosial.

"Saya mengingatkan Mendagri untuk tidak 'bermain api' di PSU Pilkada karena sangat rawan menimbulkan konflik," kata Paul dalam keterangan tertulisnya, Selasa 12 Agustus 2025.


Ditegaskan Paul, Mendagri sebagai wakil pemerintah harus berdiri di semua pihak, harus netral, bijaksana, mendengar suara hati masyarakat Papua. 

Menurut Paul, biarkan masyarakat Papua memilih pemimpinnya secara jujur, adil dan beradab. Jika sampai menimbulkan konflik, Mendagri harus bertanggung jawab di PSU provinsi induk yang melahirkan lima provinsi lain di Papua tersebut.

"Ini adalah pertarungan harga diri. Siapa yang menang biarlah menang dengan jujur dan adil, tidak boleh ada yang mengintervensi, tidak boleh campur tangan. Siapapun itu jangan bermain api di tanah Papua," kata Paul yang juga anggota Komite I DPD RI.

Di sisi lain, Paul mengecam adanya pergantian yang dilakukan Mendagri terhadap Pj atau Penjabat Gubernur Papua sebulan sebelum PSU. Langkah tersebut, dinilai oleh PFM sangat riskan. 

"Untuk mengatur pelaksanaan Pilkada, untuk PSU ini perlu koordinasi dengan Bawaslu, KPU sampai tingkat kampung, yang tentunya sangat susah dan perlu waktu setahun lebih. Sehingga ini sebenarnya sudah salah dari awal dengan adanya pergantian Pj Gubernur," kata Paul.

Sekarang ini, Paul mengajak semua pihak untuk mengawal proses selanjutnya usai dilakukan PSU Pilkada Papua. Ia mengingatkan kembali agar tidak ada yang  mengintervensi dengan mengutak-atik hasil PSU. 

"Terpenting lagi masyarakat diimbau untuk menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan," demikian Paul.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya