Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid/Ist

Politik

Nusron Tidak Bijak Anggap Semua Candaan Dapat Tepuk Tangan

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 17:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

Pernyataan itu sebelumnya ia sampaikan saat menanggapi protes terkait langkah pemerintah mengamankan 100 ribu hektare tanah telantar. Nusron mengakui ucapannya tersebut keliru dan menimbulkan kesalahpahaman.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Adi Prayitno menilai permintaan maaf Nusron merupakan langkah tepat untuk mengakhiri polemik. 


“Suasana sedang tidak kondusif. Jadi selucu apapun candaan-candaan yang disampaikan oleh pejabat publik pasti tidak dianggap lucu oleh publik,” ujarnya kepada RMOL, Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Nusron dikenal sebagai politisi yang humoris dan rileks, namun publik kini cenderung menganggap pernyataan pemerintah kontroversial. 

“Tidak semua candaan dapat tepuk tangan kalau situasi rakyat lagi marah, maka bercanda pun harus lihat sikon (situasi kondisi)," tandas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Nusron mengaku hanya ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah terhadap tanah terlantar. 

Mengutip pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Nusron mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, pemerintah ingin tanah yang telantar dapat digunakan untuk program pemerintah yang bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya