Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid/Ist

Politik

Nusron Tidak Bijak Anggap Semua Candaan Dapat Tepuk Tangan

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 17:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

Pernyataan itu sebelumnya ia sampaikan saat menanggapi protes terkait langkah pemerintah mengamankan 100 ribu hektare tanah telantar. Nusron mengakui ucapannya tersebut keliru dan menimbulkan kesalahpahaman.

Menanggapi hal ini, pengamat politik Adi Prayitno menilai permintaan maaf Nusron merupakan langkah tepat untuk mengakhiri polemik. 


“Suasana sedang tidak kondusif. Jadi selucu apapun candaan-candaan yang disampaikan oleh pejabat publik pasti tidak dianggap lucu oleh publik,” ujarnya kepada RMOL, Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Nusron dikenal sebagai politisi yang humoris dan rileks, namun publik kini cenderung menganggap pernyataan pemerintah kontroversial. 

“Tidak semua candaan dapat tepuk tangan kalau situasi rakyat lagi marah, maka bercanda pun harus lihat sikon (situasi kondisi)," tandas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Nusron mengaku hanya ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah terhadap tanah terlantar. 

Mengutip pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Nusron mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, pemerintah ingin tanah yang telantar dapat digunakan untuk program pemerintah yang bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya