Berita

Nusron Wahid. (Foto: RMOL)

Politik

Nusron Mulut Harimau Merusak Wibawa Prabowo

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 16:54 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid diingatkan untuk tidak asal bicara terkait kebijakan tanah terlantar. Sebab, asal berbicara bisa berdampak pada tergerusnya wibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nusron harus ingat peribahasa mulutmu harimaumu, hati-hati dalam berbicara dan menjaga ucapan agar tidak menimbulkan masalah. Jabatan yang diemban dan disumpah Al-Qur'an kok dijadikan guyonan," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melalui pesan elektronik kepada , Selasa 12 Agustus 2025.

Nusron sebelumnya sempat membuat pernyataan kontroversial di masyarakat, bahwa semua tanah merupakan milik negara. Usai meluasnya protes, Nusron mengakui pernyataannya keliru dan menyampaikan permintaan maaf. Nusron bahkan mengakui pernyataannya hanya guyonan.


Menurut Hari, jika Nusron mau mempertanyakan segelintir orang yang memiliki tanah karena dekat dengan kekuasaan maka seharusnya tidak lantas menyamaratakannya dengan kepemilikan lahan setiap individu warga negara.

"Nusron bukan wajah baru dalam perpolitikan, seharusnya mengedepankan Pasal 33 (UUD) sebagai dasar jika bicara pertanahan. Kalau hanya asbun dan guyon berarti Nusron menganggap main-main saja jabatannya," imbuh Hari Purwanto.

Apalagi pernyataan tersebut bertolak belakang dengan latar belakang Nusron yang pernah mengenyam dunia pesantren. Menurut dia, Nusron harusnya sadar jabatan yang diemban bukan guyonan.

"Jika memang Nusron bertanggungjawab atas pernyataannya lebih baik mundur dari kabinet. Atau ada baiknya PS (Prabowo Subianto) mengevaluasi Nusron yang cenderung mempermainkan wibawa pemerintahan," tukas Hari Purwanto.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya