Berita

Nusron Wahid. (Foto: RMOL)

Politik

Nusron Mulut Harimau Merusak Wibawa Prabowo

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 16:54 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid diingatkan untuk tidak asal bicara terkait kebijakan tanah terlantar. Sebab, asal berbicara bisa berdampak pada tergerusnya wibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nusron harus ingat peribahasa mulutmu harimaumu, hati-hati dalam berbicara dan menjaga ucapan agar tidak menimbulkan masalah. Jabatan yang diemban dan disumpah Al-Qur'an kok dijadikan guyonan," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melalui pesan elektronik kepada , Selasa 12 Agustus 2025.

Nusron sebelumnya sempat membuat pernyataan kontroversial di masyarakat, bahwa semua tanah merupakan milik negara. Usai meluasnya protes, Nusron mengakui pernyataannya keliru dan menyampaikan permintaan maaf. Nusron bahkan mengakui pernyataannya hanya guyonan.


Menurut Hari, jika Nusron mau mempertanyakan segelintir orang yang memiliki tanah karena dekat dengan kekuasaan maka seharusnya tidak lantas menyamaratakannya dengan kepemilikan lahan setiap individu warga negara.

"Nusron bukan wajah baru dalam perpolitikan, seharusnya mengedepankan Pasal 33 (UUD) sebagai dasar jika bicara pertanahan. Kalau hanya asbun dan guyon berarti Nusron menganggap main-main saja jabatannya," imbuh Hari Purwanto.

Apalagi pernyataan tersebut bertolak belakang dengan latar belakang Nusron yang pernah mengenyam dunia pesantren. Menurut dia, Nusron harusnya sadar jabatan yang diemban bukan guyonan.

"Jika memang Nusron bertanggungjawab atas pernyataannya lebih baik mundur dari kabinet. Atau ada baiknya PS (Prabowo Subianto) mengevaluasi Nusron yang cenderung mempermainkan wibawa pemerintahan," tukas Hari Purwanto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya