Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Aturan Royalti Musik Harus Disesuaikan Kondisi Ekonomi

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyoroti polemik pengelolaan royalti musik yang belakangan membuat resah masyarakat. 

Ia menilai persoalan ini harus diselesaikan secara benar agar tidak merugikan semua pihak.

“Untuk itu mari melihatnya dengan kepala dingin. Bukan dengan perspektif: menang-kalah,” kata Jansen lewat akun X miliknya, Selasa, 12 Agustus 2025.


Ia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) maupun pihak-pihak yang akan membuat aturan atau norma baru terkait royalti musik agar menyusun regulasi yang tegas dan mudah dipahami.

“Jangan lagi buat aturan yang multi tafsir, multi interpretasi dan longgar. Buatlah aturan — yang orang awampun — sekali baca langsung paham," jelasnya.

Menurutnya hal ini penting agar konflik berkepanjangan ini segera berakhir. Meskipun Jansen menyadari pasti ada saja pihak-pihak yang kurang puas dengan keputusan yang dibuat.

"Mungkin tidak menyenangkan dan adil untuk semua, tapi menimbulkan kepastian,” ujarnya.

Jansen juga mengingatkan agar penyusunan norma memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Jangan asal mengadopsi  aturan royalti seperti di negara tetangga, tapi akibatnya di sini tidak bisa maksimal dijalankan. 

"Namanya saja hak ekonomi, tentu saja terkait erat dengan keadaan ekonomi bangsa itu secara umum. Jadi buatlah aturan yang besarannya ‘rasa Indonesia’. Karena level putaran ekonomi kita masih negara berkembang, ya angkanya buatlah rasa negara berkembang,” jelasnya.

Ia menambahkan, aturan dapat direvisi dan disesuaikan jika perekonomian Indonesia membaik di masa depan.

“Kalau dibuat rasa negara maju, jadi macan kertas nanti. Sehingga masyarakat senang dan tidak beban untuk bayar. Pelan-pelan kalau nanti ekonomi kita membaik dan meningkat, kita naikkan lagi angkanya. Aturan itu kita revisi lagi,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya