Berita

Seruan boikot produk Amerika di India/Facebook Swadeshi Jagran Manch

Dunia

Tarif Trump Picu Gelombang Sentimen Anti Amerika di India

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan tarif 50 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap barang-barang dari India mulai menimbulkan riak besar. 

Para pelaku bisnis dan pendukung Perdana Menteri Narendra Modi semakin lantang menyerukan sentimen anti-Amerika.

India, negara dengan penduduk terbanyak di dunia, selama ini menjadi pasar penting bagi merek-merek raksasa AS. Konsumen kelas menengah atas yang terus berkembang masih mengidolakan produk-produk internasional, melihatnya sebagai simbol gaya hidup modern.


Meta misalnya, memiliki jumlah pengguna WhatsApp terbanyak di India. Domino’s Pizza pun punya gerai lebih banyak di sana dibandingkan negara lain. Minuman Pepsi dan Coca-Cola mendominasi rak-rak toko. Bahkan, warga rela mengantre saat toko Apple baru dibuka atau saat Starbucks memberikan diskon.

Namun, tarif tinggi Trump mengubah suasana. Meskipun belum ada penurunan penjualan signifikan, seruan untuk membeli produk lokal dan meninggalkan merek Amerika semakin nyaring. Tagar, unggahan, hingga ajakan langsung di jalanan menyuarakan “Buatan India” sebagai kebanggaan nasional.

Manish Chowdhary, salah satu pendiri Wow Skin Science India, mengunggah video di LinkedIn yang mendesak dukungan untuk petani dan startup lokal. Ia mengajak India meniru Korea Selatan yang berhasil menjadikan makanan dan produk kecantikan mereka terkenal di seluruh dunia.

“Kita mengantre membeli produk dari ribuan kilometer jauhnya, bangga menghabiskan uang untuk merek asing, sementara produsen kita berjuang di negeri sendiri,” ujar Manish, dikutip dari Al-Jazeera.

Nada serupa datang dari Rahm Shastry, CEO DriveU India, penyedia layanan pengemudi panggilan. 

“India harus punya Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, dan Facebook versi sendiri -- seperti China,” tulisnya di LinkedIn.

Perdana Menteri Modi pun menegaskan pesan itu. Dalam pertemuan di Bengaluru, Minggu lalu, ia menyerukan perusahaan teknologi India untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Gerakan nasionalisme ekonomi ini juga diusung oleh Swadeshi Jagran Manch, kelompok yang dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi. Mereka menggelar aksi kecil di berbagai kota, menyerukan boikot terhadap merek-merek Amerika.

“Orang-orang mulai melirik produk India. Memang perlu waktu, tapi ini panggilan untuk nasionalisme dan patriotisme,” kata koordinator kelompok, Ashwani Mahajan.

Di media sosial, kampanye mereka semakin gencar. Salah satunya menampilkan poster bertuliskan “Boikot jaringan makanan asing” lengkap dengan logo McDonald’s dan merek restoran global lainnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya