Berita

Seruan boikot produk Amerika di India/Facebook Swadeshi Jagran Manch

Global

Tarif Trump Picu Gelombang Sentimen Anti Amerika di India

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebijakan tarif 50 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap barang-barang dari India mulai menimbulkan riak besar. 

Para pelaku bisnis dan pendukung Perdana Menteri Narendra Modi semakin lantang menyerukan sentimen anti-Amerika.

India, negara dengan penduduk terbanyak di dunia, selama ini menjadi pasar penting bagi merek-merek raksasa AS. Konsumen kelas menengah atas yang terus berkembang masih mengidolakan produk-produk internasional, melihatnya sebagai simbol gaya hidup modern.


Meta misalnya, memiliki jumlah pengguna WhatsApp terbanyak di India. Domino’s Pizza pun punya gerai lebih banyak di sana dibandingkan negara lain. Minuman Pepsi dan Coca-Cola mendominasi rak-rak toko. Bahkan, warga rela mengantre saat toko Apple baru dibuka atau saat Starbucks memberikan diskon.

Namun, tarif tinggi Trump mengubah suasana. Meskipun belum ada penurunan penjualan signifikan, seruan untuk membeli produk lokal dan meninggalkan merek Amerika semakin nyaring. Tagar, unggahan, hingga ajakan langsung di jalanan menyuarakan “Buatan India” sebagai kebanggaan nasional.

Manish Chowdhary, salah satu pendiri Wow Skin Science India, mengunggah video di LinkedIn yang mendesak dukungan untuk petani dan startup lokal. Ia mengajak India meniru Korea Selatan yang berhasil menjadikan makanan dan produk kecantikan mereka terkenal di seluruh dunia.

“Kita mengantre membeli produk dari ribuan kilometer jauhnya, bangga menghabiskan uang untuk merek asing, sementara produsen kita berjuang di negeri sendiri,” ujar Manish, dikutip dari Al-Jazeera.

Nada serupa datang dari Rahm Shastry, CEO DriveU India, penyedia layanan pengemudi panggilan. 

“India harus punya Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, dan Facebook versi sendiri -- seperti China,” tulisnya di LinkedIn.

Perdana Menteri Modi pun menegaskan pesan itu. Dalam pertemuan di Bengaluru, Minggu lalu, ia menyerukan perusahaan teknologi India untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Gerakan nasionalisme ekonomi ini juga diusung oleh Swadeshi Jagran Manch, kelompok yang dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi. Mereka menggelar aksi kecil di berbagai kota, menyerukan boikot terhadap merek-merek Amerika.

“Orang-orang mulai melirik produk India. Memang perlu waktu, tapi ini panggilan untuk nasionalisme dan patriotisme,” kata koordinator kelompok, Ashwani Mahajan.

Di media sosial, kampanye mereka semakin gencar. Salah satunya menampilkan poster bertuliskan “Boikot jaringan makanan asing” lengkap dengan logo McDonald’s dan merek restoran global lainnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya