Berita

Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yassierli/RMOL

Bisnis

Dukung Sekolah Rakyat, Kemnaker Siapkan Puluhan BLK Pusat dan Daerah

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 11:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk turut menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, Kementerian akan menyiapkan 59 Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat dan daerah untuk mewujudkan komitmen tersebut. 

“Sampai saat ini ada 59 balai untuk Program Sekolah Rakyat,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.


Ia merinci, dari 59 BLK sebanyak 35 akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat yang terdiri dari 16 BLK pusat dan 19 BLK daerah.  Sementara, 24 BLK sedang dalam tahap evaluasi untuk digunakan sebagai sekolah rakyat. 

Program Sekolah Rakyat sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Salah satu BLK yang akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat adalah BPVP Banyuwangi. Yassierli mengatakan, BPVP itu akan melaksanakan 4 Rombongan belajar (Rombel) dengan jenjang pendidikan SD (2 rombel) dan SMA (2 rombel)

Gedung Sekolah Rakyat berlantai tiga berada di dalam area BPVP Banyuwangi memiliki luas hampir 10 hektar.

Lantai 1 digunakan untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang kelas SD dan SMA, ruang guru dan TU, kepala sekolah, UKS, rekreasi, rapat serta gudang.

Sementara lantai 2 telah disiapkan untuk dapur, ruang makan, asrama SD putra dan putri, asrama SMA putra dan putri. Sedangkan lantai 3 untuk asrama pamong. Tak ketinggalan juga tersedia fasilitas lapangan tenis.

“Di BPVP Banyuwangi disiapkan masing-masing dua ruang belajar untuk SD dan SMA. Ruang belajar SMA ini penting karena nanti memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki BPVP Banyuwangi,” jelas  Yassierli. 

Untuk proses rekrutmen siswa, Yassierli menegaskan akan diserahkan ke dinas sosial. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya