Berita

Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yassierli/RMOL

Bisnis

Dukung Sekolah Rakyat, Kemnaker Siapkan Puluhan BLK Pusat dan Daerah

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 11:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk turut menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, Kementerian akan menyiapkan 59 Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat dan daerah untuk mewujudkan komitmen tersebut. 

“Sampai saat ini ada 59 balai untuk Program Sekolah Rakyat,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.


Ia merinci, dari 59 BLK sebanyak 35 akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat yang terdiri dari 16 BLK pusat dan 19 BLK daerah.  Sementara, 24 BLK sedang dalam tahap evaluasi untuk digunakan sebagai sekolah rakyat. 

Program Sekolah Rakyat sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Salah satu BLK yang akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat adalah BPVP Banyuwangi. Yassierli mengatakan, BPVP itu akan melaksanakan 4 Rombongan belajar (Rombel) dengan jenjang pendidikan SD (2 rombel) dan SMA (2 rombel)

Gedung Sekolah Rakyat berlantai tiga berada di dalam area BPVP Banyuwangi memiliki luas hampir 10 hektar.

Lantai 1 digunakan untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang kelas SD dan SMA, ruang guru dan TU, kepala sekolah, UKS, rekreasi, rapat serta gudang.

Sementara lantai 2 telah disiapkan untuk dapur, ruang makan, asrama SD putra dan putri, asrama SMA putra dan putri. Sedangkan lantai 3 untuk asrama pamong. Tak ketinggalan juga tersedia fasilitas lapangan tenis.

“Di BPVP Banyuwangi disiapkan masing-masing dua ruang belajar untuk SD dan SMA. Ruang belajar SMA ini penting karena nanti memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki BPVP Banyuwangi,” jelas  Yassierli. 

Untuk proses rekrutmen siswa, Yassierli menegaskan akan diserahkan ke dinas sosial. 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya