Berita

Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yassierli/RMOL

Bisnis

Dukung Sekolah Rakyat, Kemnaker Siapkan Puluhan BLK Pusat dan Daerah

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 11:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk turut menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, Kementerian akan menyiapkan 59 Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat dan daerah untuk mewujudkan komitmen tersebut. 

“Sampai saat ini ada 59 balai untuk Program Sekolah Rakyat,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.


Ia merinci, dari 59 BLK sebanyak 35 akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat yang terdiri dari 16 BLK pusat dan 19 BLK daerah.  Sementara, 24 BLK sedang dalam tahap evaluasi untuk digunakan sebagai sekolah rakyat. 

Program Sekolah Rakyat sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Salah satu BLK yang akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat adalah BPVP Banyuwangi. Yassierli mengatakan, BPVP itu akan melaksanakan 4 Rombongan belajar (Rombel) dengan jenjang pendidikan SD (2 rombel) dan SMA (2 rombel)

Gedung Sekolah Rakyat berlantai tiga berada di dalam area BPVP Banyuwangi memiliki luas hampir 10 hektar.

Lantai 1 digunakan untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang kelas SD dan SMA, ruang guru dan TU, kepala sekolah, UKS, rekreasi, rapat serta gudang.

Sementara lantai 2 telah disiapkan untuk dapur, ruang makan, asrama SD putra dan putri, asrama SMA putra dan putri. Sedangkan lantai 3 untuk asrama pamong. Tak ketinggalan juga tersedia fasilitas lapangan tenis.

“Di BPVP Banyuwangi disiapkan masing-masing dua ruang belajar untuk SD dan SMA. Ruang belajar SMA ini penting karena nanti memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki BPVP Banyuwangi,” jelas  Yassierli. 

Untuk proses rekrutmen siswa, Yassierli menegaskan akan diserahkan ke dinas sosial. 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya