Berita

Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yassierli/RMOL

Bisnis

Dukung Sekolah Rakyat, Kemnaker Siapkan Puluhan BLK Pusat dan Daerah

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 11:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk turut menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, Kementerian akan menyiapkan 59 Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat dan daerah untuk mewujudkan komitmen tersebut. 

“Sampai saat ini ada 59 balai untuk Program Sekolah Rakyat,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.


Ia merinci, dari 59 BLK sebanyak 35 akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat yang terdiri dari 16 BLK pusat dan 19 BLK daerah.  Sementara, 24 BLK sedang dalam tahap evaluasi untuk digunakan sebagai sekolah rakyat. 

Program Sekolah Rakyat sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Salah satu BLK yang akan ditetapkan menjadi Sekolah Rakyat adalah BPVP Banyuwangi. Yassierli mengatakan, BPVP itu akan melaksanakan 4 Rombongan belajar (Rombel) dengan jenjang pendidikan SD (2 rombel) dan SMA (2 rombel)

Gedung Sekolah Rakyat berlantai tiga berada di dalam area BPVP Banyuwangi memiliki luas hampir 10 hektar.

Lantai 1 digunakan untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang kelas SD dan SMA, ruang guru dan TU, kepala sekolah, UKS, rekreasi, rapat serta gudang.

Sementara lantai 2 telah disiapkan untuk dapur, ruang makan, asrama SD putra dan putri, asrama SMA putra dan putri. Sedangkan lantai 3 untuk asrama pamong. Tak ketinggalan juga tersedia fasilitas lapangan tenis.

“Di BPVP Banyuwangi disiapkan masing-masing dua ruang belajar untuk SD dan SMA. Ruang belajar SMA ini penting karena nanti memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki BPVP Banyuwangi,” jelas  Yassierli. 

Untuk proses rekrutmen siswa, Yassierli menegaskan akan diserahkan ke dinas sosial. 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya