Berita

Momen Wapres Gibran Rakabuming Raka tak salami AHY/Repro

Politik

Gibran Bersikap Seenaknya, Pede karena Ada Backing Jokowi

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 07:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinilai memiiki kepercayaan diri yang cukup tinggi karena merasa ada backing ayahnya, Joko Widodo alias Jokowi. 

Selain itu, Gibran juga dinilai bisa bersikap seenaknya, termasuk tidak menghormati beberapa ketua umum partai politik, karena "dinasti" yang masih menggurita di dalam Kabinet Merah Putih (KMP). 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons sikap Gibran yang tidak menyalami Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas pada saat menghadiri acara Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025.


"Gibran merasa pede karena backing Jokowi dan dinasti masih menggurita di dalam Kabinet Merah Putih sampai menduduki posisinya sebagai wapres saat ini," kata Hari kepada RMOL, Selasa, 12 Agustus 2025.

Bahkan kata Hari, jaringan hukum dan logistik juga masih di tangan ayah kandung beserta oligarkinya.

"Di atas kertas soal pemakzulan melalui DPR dan surat yang sudah masuk memang sangat mudah mendongkel kursi Gibran, tapi oknum kader parpol dari Demokrat, PKB, PAN, PDIP, PKS dan Nasdem sendiri dipastikan disandera dan tersandera kasus hukum yang dilakukan oleh oknum kadernya sendiri," terang Hari.

Bahkan jika diurai dari abolisi dan amnesti yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto kata Hari, ujungnya adalah masalah hukum dan politik.

"Akan berapa banyak abolisi dan amnesti yang  akan diberikan kepada parpol pendukung pemerintahan saat ini. Semua pada akhirnya negosiasi dan kompromi kasus. Pemakzulan hanya mimpi di siang bolong dan nafsu yang tidak akan terwujud karena pada akhirnya deal-deal kepentingan sesaat," pungkas Hari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya