Berita

Istana Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur/Net

Politik

Proyek IKN Lebih Gagal dari Hambalang

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 03:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi merupakan proyek yang gagal.

Demikian dikatakan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Selasa 12 Agustus 2025.

Bahkan, menurut Amien, gagalnya proyek IKN lebih parah dari Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang sempat dikeluhkan Jokowi.


“Pada 18 Maret 2016 Jokowi bilang merasa sedih ketika melakukan sidak melihat proyek Hambalang mangkrak,” kat Amien.

Saat sidak proyek Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut, Jokowi terlihat ditemani oleh Menteri PUPR saat itu, Basuki Hadimuldjono.

Bersama Basuki Hadimuldjono, Jokowi dengan sangat ambisius berupaya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.

Padahal, membangun ibu kota negara, kata Amien, tidak semudah membangun perumahan rakyat seperti yang sudah dilakukan oleh Basuki Hadimuldjono.

“Mereka begitu optimis dan mungkin tidak pernah menyangka bahwa membangun sebuah ibu kota di kawasan hutan dan perbukitan jauh lebih sulit dibandingkan membangun perumahan rakyat yang dia kerjakan selama ini,” kata Amien.

Amien juga menyebut bahwa sampai saat ini dirinya tidak yakin dengan para investor yang sengaja menanam saham di IKN.

“Kita tidak pernah tahu yang dikontrak IKN itu kontrak sungguhan atau kontrak-kontrakan,” kata Amien.

Amien menegaskan, kegagalan atas proyek IKN ini adalah tanggung jawab besar Jokowi.

“Uang negara yang dikuras Jokowi untuk membiayai IKN ini diperkirakan oleh ICW sekitar Rp 466 trilliun,” kata Amien.

“Nah kegagalan IKN ini adalah tanggung jawab Jokowi,” sambungnya.




Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya