Kongres Perempuan Amanat Nasional (Puan)/Ist
Anggota DPR Farah Puteri Nahlia dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Amanat Nasional (Puan) untuk masa bakti 2025-2030.
Keputusan ini ditetapkan dalam Kongres Puan, yang menandai regenerasi kepemimpinan dalam organisasi sayap perempuan PAN tersebut. Farah Puteri Nahlia melanjutkan estafet kepemimpinan dari Intan Fauzi.
Dalam pidato perdananya, Farah Puteri Nahlia menyatakan bahwa amanah yang diembannya merupakan permulaan dari sebuah tanggung jawab yang besar.
“Amanah ini adalah mandat untuk mentransformasi PUAN menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan,” ujar Farah, dalam keterangan tertulis, Senin 11 Agustus 2025.
Farah memaparkan visinya secara terperinci, yaitu "Mewujudkan Puan sebagai kekuatan utama perempuan politik PAN yang cerdas, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi strategis bagi kemajuan bangsa."
"Visi tersebut akan menjadi landasan dan arah gerak organisasi selama lima tahun ke depan," katanya.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Farah menguraikan tiga agenda strategis yang akan menjadi fokus utama Puan. Pertama, melaksanakan transformasi kaderisasi yang berbasis nilai dan data untuk melahirkan pemimpin perempuan yang memiliki daya saing tinggi.
Kedua, mendorong advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Ketiga, membangun kolaborasi lintas sektor dan daerah untuk memastikan bahwa aspirasi Puan merepresentasikan suara rakyat secara otentik.
Salah satu target konkret dari program kaderisasi tersebut adalah peningkatan representasi legislator perempuan dari PAN di seluruh tingkatan legislatif.
Farah juga berkomitmen untuk menjadikan Puan sebagai sebuah rumah bersama yang inklusif bagi seluruh perempuan Indonesia, tanpa memandang usia, asal wilayah, maupun latar belakang, selama memiliki komitmen yang sama terhadap kemajuan bangsa.
“Fokus kami saat ini adalah mengeksekusi program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Puan akan berada di garda terdepan, memastikan suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi menjadi penentu arah kebijakan, demi kemajuan PAN dan, yang terpenting, untuk Indonesia,” pungkasnya.
