Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist
Sektor filantropi dinilai dapat memainkan peran kunci dalam mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia
Dukungan filantropi diperlukan antara lain dalam pendanaan, edukasi publik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dalam acara Filantropi Indonesia Festival (FiFest) 2025 bertajuk “Memimpin Filantropi Menuju Net Zero: Dari Kesadaran ke Aksi Kolektif untuk Membangun Komitmen Filantropi Indonesia”, di Hotel Borobudur, Jakarta.
Eddy menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Indonesia perlu melakukan transformasi besar di sektor energi.
"Saat ini, 61 persen energi nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batubara. Meski sumber daya batu bara melimpah, ketergantungan tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,"kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu 9 Agustus 2025.
"Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan berbasis energi terbarukan. Prinsip sustainability adalah keniscayaan," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dari matahari, angin, air, laut, hingga panas bumi.
Wakil Ketua Umum PAN itu juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034, dengan investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 171 miliar Dolar AS dalam 10 tahun mendatang.
Sektor filantropi, menurutnya, dapat berperan aktif dalam membiayai program transisi energi, penanganan sampah, pengurangan polusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan.
“Salah satu hambatan utama dalam percepatan transisi energi adalah pembiayaan. Pada titik inilah peran filantropi menjadi sangat strategis,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, filantropi dapat berperan dalam adaptasi dan mitigasi krisis iklim, selain pendanaan inovasi dan riset melalui co-financing hingga hibah (grant).
Filantropi juga dapat berperan melalui advokasi dan fasilitasi kebijakan misalnya melalui fasilitas dialog, kampanye kesadaran publik, penelitian kebijakan, dan advokasi untuk regulasi yang mendukung aksi iklim.
“Selain itu Filantropi juga dapat berkontribusi mengembangkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui organisasi masyarakat sipil, mendorong partisipasi publik dalam mitigasi iklim di berbagai tingkatan,” pungkasnya.
