Berita

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi/Puspen TNI

Pertahanan

Pembentukan Enam Kodam Baru Perpendek Birokrasi

SABTU, 09 AGUSTUS 2025 | 03:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

TNI berencana menambah enam Komando Daerah Militer (Kodam) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, pembentukan Kodam baru merupakan bagian dari pengembangan TNI dalam menghadapi tantangan zaman. 

Apalagi, sambungnya, tugas Kodam yang ada saat ini sangat berat karena hanya ada 15 Kodam di seluruh Indonesia.


Diketahui, setiap kodam membawahi satu atau lebih dari satu provinsi.

"Seorang Panglima Kodam membawahi empat provinsi. Untuk komando dan kendalian itu terlalu luas dan terlalu jauh. Terlalu banyak yang harus diurus. Sehingga perlunya adalah memperpedek jalur birokrasi," kata Kristomei kepada wartawan, di Batujajar, Jawa Barat, Jumat 8 Agustus 2025.

Kristomei menjelaskan, nantinya enam Kodam baru membawahi beberapa korem, kodim, dan koramil di berbagai provinsi. 

Contohnya, Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau alias Kepri. 

Padahal sebelumnya Riau dan Kepri berada di bawah teritori Kodam I/Bukit Barisan. 

"Jadi Kodim-Kodimnya, Koremnya yang di bawah Kodam XIX itu adalah Kodim-Kodim yang dulu dibawah Kodam I/Bukit Barisan," kata Kristomei.

Sementara itu, soal siapa saja Panglima Kodam yang akan memimpin enam kodam baru ini, Kristomei enggan menjawab.

Adapun enam Kodam baru tersebut adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepri), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat), Kodam XXIV/Mandala Trikora (Merauke).





Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya