Berita

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi/Puspen TNI

Pertahanan

Pembentukan Enam Kodam Baru Perpendek Birokrasi

SABTU, 09 AGUSTUS 2025 | 03:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

TNI berencana menambah enam Komando Daerah Militer (Kodam) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, pembentukan Kodam baru merupakan bagian dari pengembangan TNI dalam menghadapi tantangan zaman. 

Apalagi, sambungnya, tugas Kodam yang ada saat ini sangat berat karena hanya ada 15 Kodam di seluruh Indonesia.


Diketahui, setiap kodam membawahi satu atau lebih dari satu provinsi.

"Seorang Panglima Kodam membawahi empat provinsi. Untuk komando dan kendalian itu terlalu luas dan terlalu jauh. Terlalu banyak yang harus diurus. Sehingga perlunya adalah memperpedek jalur birokrasi," kata Kristomei kepada wartawan, di Batujajar, Jawa Barat, Jumat 8 Agustus 2025.

Kristomei menjelaskan, nantinya enam Kodam baru membawahi beberapa korem, kodim, dan koramil di berbagai provinsi. 

Contohnya, Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau alias Kepri. 

Padahal sebelumnya Riau dan Kepri berada di bawah teritori Kodam I/Bukit Barisan. 

"Jadi Kodim-Kodimnya, Koremnya yang di bawah Kodam XIX itu adalah Kodim-Kodim yang dulu dibawah Kodam I/Bukit Barisan," kata Kristomei.

Sementara itu, soal siapa saja Panglima Kodam yang akan memimpin enam kodam baru ini, Kristomei enggan menjawab.

Adapun enam Kodam baru tersebut adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepri), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat), Kodam XXIV/Mandala Trikora (Merauke).





Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya