Ketua Umum HMI Pekanbaru Givo Vrabora/Ist
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menuntut transparansi penuh dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan ini muncul menyusul adanya dugaan kuat praktik "main mata" dalam penunjukan mitra pengelola lahan negara yang telah disita.
Ketua Umum HMI Pekanbaru Givo Vrabora pada dasarnya mengapresiasi langkah pemerintah mengambil alih kembali aset negara dari penguasaan ilegal. Lahan tersebut rencananya akan dikelola oleh BUMN Agrinas Palma Nusantara melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dengan koperasi masyarakat.
"Kami melihat bahwa Satgas PKH dan Agrinas terkesan tertutup mengenai pengelolaan lahan yang sudah disita. Ini memberikan indikasi kuat para pemain lama, yakni pihak yang lahannya disita, mencoba kembali menguasai lahan tersebut dengan berlindung di balik koperasi 'boneka'," ujar Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora dlaam keterangannya, Jumat malam, 8 Agustus 2025.
Menurutnya, jika dugaan ini benar, maka upaya penertiban aset oleh negara hanya akan menjadi akal-akalan untuk melegitimasi kembali para mafia tanah.
"Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan dan semangat reformasi agraria," tegasnya.
Menyikapi hal ini, HMI Cabang Pekanbaru secara resmi menuntut adanya transparansi total dari Satgas PKH dan BUMN Agrinas Palma Nusantara.
Di mana seluruh kriteria, proses seleksi, dan daftar calon mitra koperasi harus dibuka seluas-luasnya kepada publik dan menolak setiap mitra yang terpilih jika terbukti terafiliasi dengan korporasi atau individu mafia tanah yang sama, yang sebelumnya telah menguasai lahan tersebut secara ilegal.
Terkait itu, HMI Cabang Pekanbaru memberikan ultimatum keras kepada pihak terkait.
"Keadilan dan transparansi adalah harga mati. Kami beri waktu 7x24 jam agar tuntutan kami dipenuhi. Jika diabaikan, jangan salahkan kami jika turun ke jalan," tegasnya lagi.
HMI Pekanbaru menegaskan tidak akan ragu untuk menggelar aksi massa dan mendesak langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan oknum-oknum yang bermain dalam program strategis ini.
"Aset negara adalah aset rakyat, bukan untuk bancakan para cukong," jelas dia.
Ia juga mendorong agar pengelolaan kebun sitaan melibatkan masyarakat tempatan sebagai bagian dari upaya perbaikan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian.
“Kami berharap Satgas PKH dan Agrinas lebih terbuka kepada publik. Ini momentum bagi masyarakat Riau untuk ikut mengelola kekayaan di daerahnya sendiri,” pungkasnya.
