Berita

Ilustrasi/Istimewa

Politik

Keseriusan Kejagung Eksekusi Silfester Berdampak pada Citra Prabowo

JUMAT, 08 AGUSTUS 2025 | 00:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Eksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, atas kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bakal mempengaruhi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memandang, Kejagung saat ini tengah disorot publik karena telah berhasil menangani kasus-kasus besar yang menjadi konsen Presiden Prabowo. 

Namun menurutnya, apabila dalam kasus Silfester yang telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara akibat pencemaran nama baik JK tidak serius, maka Presiden Prabowo akan terdampak citra positifnya.


"Karena kalau tak dieksekusi akan mempengaruhi pemerintahan Prabowo, karena setiap hari (bikin) ribut di TV. Dan hukum akan dikatakan tumpul," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 7 Agustus 2025.

Di samping itu, ia juga menilai Silfester telah menyampaikan berita bohong atau hoax, lantaran mengaku sudah berdamai dengan JK atas apa yang dilakukannya.

"Bisa juga dilaporkan kasus baru yang mana kata Silfester dia sudah ada perdamaian dengan Jusuf Kalla. Padahal kata mantan Wapres itu, dia tak pernah bersama dengan namanya Silfester. Ini kan pembohongan publik untuk kali kedua," tegasnya.

Oleh karena itu, Jerry mewanti-wanti eksekusi Silfester berpotensi tidak terealisasi, apabila melihat orang di belakangnya yang membekingi adalah Jokowi dan juga potensi oknum Kejagung ikut bermain.

"Kan eksekusinya 1,5 tahun jadi tak ada alasan untuk menjebloskan ke penjara si buzzer satu ini. Dan perlu diperiksa juga siapa jaksa yang melindungi, sehingga bisa tak masuk prodeo nantinya," demikian Jerry menambahkan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya