Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo dalam sebuah kesempatan/Net

Politik

Bahlil Hambat Akselerasi Golkar dengan Presiden Prabowo

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Berhembusnya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga lantaran Bahlil Lahadalia menghambat akselerasi partai beringin di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza mengamati, isu Munaslub Partai Golkar tidak bisa dilepaskan dari riak-riak di internal, dan juga kepemimpinan Bahlil yang diidentifikasi sebagai kepanjangan tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Di internal Golkar diyakini ada kelompok yang merasa tidak terakomodir dari kepemimpinan Bahlil. Maka, situasi kepemimpinan Bahlil dianggap tidak solid mendukung Presiden Prabowo," ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 7 Agustus 2025.


Karena Bahlil dianggap lebih loyal kepada Jokowi, Efriza meyakini ada di internal Partai Golkar yang secara sengaja membentuk isu Munaslub, dan mengaitkannya kepada "Istana" atau dalam hal ini Presiden Prabowo.

"Sehingga, kepemimpinan Bahlil dinilai tidak menguntungkan bagi agenda politik penguasa, dan juga kekhawatiran bahwa kedekatan Bahlil dengan mantan Presiden Jokowi justru akan menghambat penyelarasan partai dengan pemerintahan Prabowo Subianto," kata Efriza.

Terlebih, magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (Unas) itu mencatat, instrumen munaslub di Partai Golkar kerap digunakan sebagai alat untuk mereposisi kekuatan, terutama ketika ada perubahan konfigurasi kekuasaan politik nasional. 

Apalagi, menurutnya, Bahlil dikenal dekat dengan Jokowi yang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Sehingga, loyalitas terhadapnya bisa dianggap tidak lagi strategis oleh sebagian elite-elite internal Partai Golkar yang menginginkan sosok ketua umum lebih dekat dengan presiden saat ini.

"Sehingga, ketika Bahlil masih merasa sebagai perpanjangan pengaruh Jokowi, maka mulai menguat manuver politik untuk menggantikannya demi menyelaraskan Golkar sepenuhnya dengan kepemimpinan Prabowo," demikian Efriza.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya