Berita

Bahlil Lahadalia dan Joko Widodo dalam sebuah kesempatan/Net

Politik

Bahlil Hambat Akselerasi Golkar dengan Presiden Prabowo

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Berhembusnya isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga lantaran Bahlil Lahadalia menghambat akselerasi partai beringin di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza mengamati, isu Munaslub Partai Golkar tidak bisa dilepaskan dari riak-riak di internal, dan juga kepemimpinan Bahlil yang diidentifikasi sebagai kepanjangan tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Di internal Golkar diyakini ada kelompok yang merasa tidak terakomodir dari kepemimpinan Bahlil. Maka, situasi kepemimpinan Bahlil dianggap tidak solid mendukung Presiden Prabowo," ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 7 Agustus 2025.


Karena Bahlil dianggap lebih loyal kepada Jokowi, Efriza meyakini ada di internal Partai Golkar yang secara sengaja membentuk isu Munaslub, dan mengaitkannya kepada "Istana" atau dalam hal ini Presiden Prabowo.

"Sehingga, kepemimpinan Bahlil dinilai tidak menguntungkan bagi agenda politik penguasa, dan juga kekhawatiran bahwa kedekatan Bahlil dengan mantan Presiden Jokowi justru akan menghambat penyelarasan partai dengan pemerintahan Prabowo Subianto," kata Efriza.

Terlebih, magister ilmu politik lulusan Universitas Nasional (Unas) itu mencatat, instrumen munaslub di Partai Golkar kerap digunakan sebagai alat untuk mereposisi kekuatan, terutama ketika ada perubahan konfigurasi kekuasaan politik nasional. 

Apalagi, menurutnya, Bahlil dikenal dekat dengan Jokowi yang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Sehingga, loyalitas terhadapnya bisa dianggap tidak lagi strategis oleh sebagian elite-elite internal Partai Golkar yang menginginkan sosok ketua umum lebih dekat dengan presiden saat ini.

"Sehingga, ketika Bahlil masih merasa sebagai perpanjangan pengaruh Jokowi, maka mulai menguat manuver politik untuk menggantikannya demi menyelaraskan Golkar sepenuhnya dengan kepemimpinan Prabowo," demikian Efriza.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya