Berita

Presiden Prabowo Subianto di acara KSTI 2025, ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025/RMOL

Dunia

Heboh Malaysia Sebut Ambalat Laut Sulawesi, Begini Tanggapan Prabowo

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto merespons pernyataan kontroversial Pemerintah Malaysia yang kembali menegaskan klaim atas kawasan perairan Ambalat dan menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi. 

Menanggapi hal itu, Presiden meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menempuh jalur diplomasi demi penyelesaian yang damai.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik," ujar Prabowo dalam konferensi pers usai membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.


Pernyataan muncul setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 yang terletak di wilayah yang oleh Indonesia dikenal sebagai Ambalat, sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

Tok Mat, sapaan akrab Menlu Malaysia, menyebut bahwa penggunaan nama "Ambalat" hanya digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya. 

Ia menegaskan bahwa menurut Malaysia, kawasan tersebut adalah bagian dari Laut Sulawesi, dan menyandarkan klaimnya pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002, meski keputusan tersebut kala itu hanya menyangkut pulau Sipadan dan Ligitan, bukan Ambalat.

“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 adalah berada di dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan karenanya hak-hak tersebut mendasarkan diri pada hukum internasional,” kata Mohamad Hasan saat berpidato di depan parlemen Malaysia, seperti dikutip dari MalayMail.

"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya.

Ia bahkan menyatakan niat untuk menggelar taklimat khusus kepada seluruh anggota parlemen, khususnya dari wilayah Sabah dan Sarawak, guna mencegah eksploitasi isu ini untuk kepentingan politik domestik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya