Berita

Presiden Prabowo Subianto di acara KSTI 2025, ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025/RMOL

Dunia

Heboh Malaysia Sebut Ambalat Laut Sulawesi, Begini Tanggapan Prabowo

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto merespons pernyataan kontroversial Pemerintah Malaysia yang kembali menegaskan klaim atas kawasan perairan Ambalat dan menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi. 

Menanggapi hal itu, Presiden meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menempuh jalur diplomasi demi penyelesaian yang damai.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik," ujar Prabowo dalam konferensi pers usai membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.


Pernyataan muncul setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 yang terletak di wilayah yang oleh Indonesia dikenal sebagai Ambalat, sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

Tok Mat, sapaan akrab Menlu Malaysia, menyebut bahwa penggunaan nama "Ambalat" hanya digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya. 

Ia menegaskan bahwa menurut Malaysia, kawasan tersebut adalah bagian dari Laut Sulawesi, dan menyandarkan klaimnya pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002, meski keputusan tersebut kala itu hanya menyangkut pulau Sipadan dan Ligitan, bukan Ambalat.

“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 adalah berada di dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan karenanya hak-hak tersebut mendasarkan diri pada hukum internasional,” kata Mohamad Hasan saat berpidato di depan parlemen Malaysia, seperti dikutip dari MalayMail.

"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya.

Ia bahkan menyatakan niat untuk menggelar taklimat khusus kepada seluruh anggota parlemen, khususnya dari wilayah Sabah dan Sarawak, guna mencegah eksploitasi isu ini untuk kepentingan politik domestik.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya