Berita

Presiden Prabowo Subianto di acara KSTI 2025, ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025/RMOL

Dunia

Heboh Malaysia Sebut Ambalat Laut Sulawesi, Begini Tanggapan Prabowo

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto merespons pernyataan kontroversial Pemerintah Malaysia yang kembali menegaskan klaim atas kawasan perairan Ambalat dan menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi. 

Menanggapi hal itu, Presiden meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menempuh jalur diplomasi demi penyelesaian yang damai.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik," ujar Prabowo dalam konferensi pers usai membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.


Pernyataan muncul setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 yang terletak di wilayah yang oleh Indonesia dikenal sebagai Ambalat, sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

Tok Mat, sapaan akrab Menlu Malaysia, menyebut bahwa penggunaan nama "Ambalat" hanya digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya. 

Ia menegaskan bahwa menurut Malaysia, kawasan tersebut adalah bagian dari Laut Sulawesi, dan menyandarkan klaimnya pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002, meski keputusan tersebut kala itu hanya menyangkut pulau Sipadan dan Ligitan, bukan Ambalat.

“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 adalah berada di dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan karenanya hak-hak tersebut mendasarkan diri pada hukum internasional,” kata Mohamad Hasan saat berpidato di depan parlemen Malaysia, seperti dikutip dari MalayMail.

"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya.

Ia bahkan menyatakan niat untuk menggelar taklimat khusus kepada seluruh anggota parlemen, khususnya dari wilayah Sabah dan Sarawak, guna mencegah eksploitasi isu ini untuk kepentingan politik domestik.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya