Berita

Presiden Prabowo Subianto di acara KSTI 2025, ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025/RMOL

Dunia

Heboh Malaysia Sebut Ambalat Laut Sulawesi, Begini Tanggapan Prabowo

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto merespons pernyataan kontroversial Pemerintah Malaysia yang kembali menegaskan klaim atas kawasan perairan Ambalat dan menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi. 

Menanggapi hal itu, Presiden meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menempuh jalur diplomasi demi penyelesaian yang damai.

"Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik," ujar Prabowo dalam konferensi pers usai membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.


Pernyataan muncul setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyatakan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 yang terletak di wilayah yang oleh Indonesia dikenal sebagai Ambalat, sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

Tok Mat, sapaan akrab Menlu Malaysia, menyebut bahwa penggunaan nama "Ambalat" hanya digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya. 

Ia menegaskan bahwa menurut Malaysia, kawasan tersebut adalah bagian dari Laut Sulawesi, dan menyandarkan klaimnya pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002, meski keputusan tersebut kala itu hanya menyangkut pulau Sipadan dan Ligitan, bukan Ambalat.

“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 adalah berada di dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan karenanya hak-hak tersebut mendasarkan diri pada hukum internasional,” kata Mohamad Hasan saat berpidato di depan parlemen Malaysia, seperti dikutip dari MalayMail.

"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya.

Ia bahkan menyatakan niat untuk menggelar taklimat khusus kepada seluruh anggota parlemen, khususnya dari wilayah Sabah dan Sarawak, guna mencegah eksploitasi isu ini untuk kepentingan politik domestik.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Main di Kandang PSIM, Persija Menang Telak 4-0

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:49

Cukai MBDK Mulai Dipungut Semester II/2027, Target Rp1,7 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:30

DPR Ingatkan Bijak di Ruang Digital dan Cegah Perundungan Siber

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:51

Ekspor Emas Anjlok, Bea Cukai Ungkap Perusahaan Tahan Pengiriman

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:38

Usai Dilantik, Kapolda Metro Jaya Serap Aspirasi Insan Pers

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:49

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Mandalika

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:30

Tegas dan Loyal, Demokrat: Tidak Ada Nama Selain Prabowo untuk Kontestasi 2029

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:36

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:36

Pertamina Perkuat Pengelolaan Sampah Mandalika Lewat Dukungan untuk Bank Sampah Putri Nyale

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:09

Selengkapnya