Berita

Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti/Ist

Nusantara

Aanya Rina Casmayanti:

Ketimpangan Fiskal Antar Daerah di Jabar Butuh Pembenahan

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 10:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti menyoroti masalah infrastruktur, ketimpangan fiskal, hingga kualitas pendidikan dan ekonomi lokal yang masih stagnan saat menggelar reses di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Saya tidak datang dengan solusi instan, tetapi saya datang untuk mendengar. Apa yang saya bawa pulang nanti akan saya perjuangkan di tingkat pusat,” kata Anya dalam keterangannya, Kamis 7 Agustus 2025.

Salah satu aspirasi yang disorot Aanya adalah pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa Mekarjaya. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat, namun masih membutuhkan pendampingan dan dukungan serius dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembiayaan dan digitalisasi manajemen koperasi.


Selain itu, Aanya juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter, penguatan SDM, dan pengurangan angka putus sekolah.

“Kita tidak bisa bicara soal daya saing daerah jika kualitas hidup generasi mudanya masih rendah,” kata Senator asal Jawa Barat ini.

Selain itu, disorot pula soal rendahnya kapasitas fiskal Sumedang. Disampaikan oleh Ketua DPRD dan Kepala Bappeda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumedang hanya menyumbang sekitar 18 persen dari APBD, dengan porsi terbesar berasal dari rumah sakit.

Selebihnya, Sumedang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Defisit anggaran tahun 2025 bahkan mencapai Rp600 miliar, dengan kebutuhan penambahan anggaran pembangunan mencapai Rp500 miliar lagi.

Tak heran, Pemkab Sumedang mengharapkan adanya kenaikan DAU minimal 10 persen dan perhatian lebih dari pusat terhadap distribusi dana pembangunan ke daerah-daerah yang masih tertinggal.

Permasalahan fiskal ini ternyata bukan hanya dialami Sumedang. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa banyak kabupaten di Jawa Barat, terutama di wilayah selatan dan tengah, mengalami defisit fiskal.

Masalah lainnya, banyak daerah kesulitan memenuhi rasio belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, terutama setelah pengangkatan PPPK secara besar-besaran. Jika tidak segera ditangani, akan banyak daerah terpaksa memangkas program pembangunan demi menutup belanja rutin.

Kedatangan Anya diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila bersama Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda, dan kepala OPD.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya