Ketimpangan Fiskal Antar Daerah di Jabar Butuh Pembenahan

Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti menyoroti masalah infrastruktur, ketimpangan fiskal, hingga kualitas pendidikan dan ekonomi lokal yang masih stagnan saat menggelar reses di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Saya tidak datang dengan solusi instan, tetapi saya datang untuk mendengar. Apa yang saya bawa pulang nanti akan saya perjuangkan di tingkat pusat,” kata Anya dalam keterangannya, Kamis 7 Agustus 2025.

Salah satu aspirasi yang disorot Aanya adalah pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa Mekarjaya. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat, namun masih membutuhkan pendampingan dan dukungan serius dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembiayaan dan digitalisasi manajemen koperasi.

Selain itu, Aanya juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter, penguatan SDM, dan pengurangan angka putus sekolah.

“Kita tidak bisa bicara soal daya saing daerah jika kualitas hidup generasi mudanya masih rendah,” kata Senator asal Jawa Barat ini.

Selain itu, disorot pula soal rendahnya kapasitas fiskal Sumedang. Disampaikan oleh Ketua DPRD dan Kepala Bappeda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumedang hanya menyumbang sekitar 18 persen dari APBD, dengan porsi terbesar berasal dari rumah sakit.

Selebihnya, Sumedang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Defisit anggaran tahun 2025 bahkan mencapai Rp600 miliar, dengan kebutuhan penambahan anggaran pembangunan mencapai Rp500 miliar lagi.

Tak heran, Pemkab Sumedang mengharapkan adanya kenaikan DAU minimal 10 persen dan perhatian lebih dari pusat terhadap distribusi dana pembangunan ke daerah-daerah yang masih tertinggal.

Permasalahan fiskal ini ternyata bukan hanya dialami Sumedang. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa banyak kabupaten di Jawa Barat, terutama di wilayah selatan dan tengah, mengalami defisit fiskal.

Masalah lainnya, banyak daerah kesulitan memenuhi rasio belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, terutama setelah pengangkatan PPPK secara besar-besaran. Jika tidak segera ditangani, akan banyak daerah terpaksa memangkas program pembangunan demi menutup belanja rutin.

Kedatangan Anya diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila bersama Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda, dan kepala OPD.