Berita

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam diskusi Berani Bicara yang digelar di Rumah Besar Gatotkaca, Jalan Pattimura 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025/RMOL

Politik

Fahri Hamzah:

Enam Juta Rakyat Tinggal di Hunian Layak Tapi Tak Punya Rumah

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 01:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mendapati jutaan masyarakat tinggal di hunian layak, tetapi tidak memiliki rumah sendiri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dalam diskusi Berani Bicara yang digelar di Rumah Besar Gatotkaca, Jalan Pattimura 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025.

Dia menjelaskan, temuan jutaan masyarakat tinggal di rumah hunian yang layak tetapi bukan milik sendiri, berdasarkan penelusuran langsung tim satuan tugas (Satgas) ke lapangan.


"Jadi ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang layak dan rumah itu bukan punya dia," ujar Fahri.

Waketum Partai Gelora ini mengatakan, masyarakat yang tinggal di rumah layak huni tetapi bukan milik sendiri, didata oleh Kementerian PKP sebagai masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah.

"Jadi orang-orang itu datang ke satu rumah. Rumah itu kelihatan rumah layak. Lalu ditanya, ini rumah kamu atau bukan? Lalu dia bilang ini bukan rumah saya. Ini orang keluar dari apa yang harus kita identifikasi sebagai orang yang memerlukan rumah," urainya.

Menurutnya, pendataan terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah, meskipun kini tengah tinggal di hunian layak, tetapi harus dibantu oleh pemerintah.

Pasalnya, Fahri menilai kelompok masyarakat seperti ini termasuk yang berpotensi masuk ke garis kemiskinan ekstrem.

"Perumahan itu termasuk yang akan memberikan efek, menyelesaikan ketimpangan yang masif. Oleh sebab itu sejak awal saya sangat keras mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif," ucapnya.

"Saya bilang hati-hati. Karena mungkin kemiskinan ekstrem itu ada di sini. Tetap untuk memudahkan identifikasi, mereka dimasukkan kepada kelompok yang tetap ngantri ingin punya rumah, sebab pada dasarnya mereka tidak punya rumah," demikian Fahri menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya