Berita

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2023, Paulus Totok Lusida/RMOL

Politik

Rumah Vertikal Jadi Solusi Masyarakat yang Belum Miliki Hunian

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 17:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rumah vertikal atau apartemen hingga rumah susun merupakan solusi untuk masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

Demikian disampaikan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) periode 2019-2023, Paulus Totok Lusida, dalam diskusi Berani Bicara yang digelar di Rumah Besar Gatotkaca, Jalan Pattimura 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 6 Agustus 2025.

Menurutnya, program pemerintah yang menginginkan masyarakat memiliki rumah hunian layak, telah ditetapkan menyasar keluarga di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.


"Sekarang di kota yang penduduk dua juta orang itu, harusnya tinggalnya di rumah susun, apartemen," ujar Paulus.

Idenya terkait dengan apartemen atau rumah susun dapat menjadi hunian layak bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, telah Paulus sampaikan kepada Menteri dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Ini salah satu yang sudah program yang saya bahas dengan Pak Menteri Ara (sapaan akrab Menteri PKP). Kenapa orang enggak mau tinggal di apartemen? Karena oversupply apartemen?" sambungnya.

Selain persoalan oversupply, Paulus mendapati masalah yang juga dirasakan masyarakat apabila memilih apartemen sebagai hunian layak.

"Sekarang ini, ibu-ibu di depan ini (yang sudah tinggal di apartemen atau rumah susun), 15 tahun belum dapet SHM (sertifikat hak milik). Bagaimana sekarang itu bisa menjadi kepastian hukum? Kedua, pemeliharaan lingkungannya sangat tinggi," kata Paulus.

Paulus yang kini telah menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri PKP, memastikan langkah konkret yang tengah dilakukan pihaknya untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat perkotaan.

"Jadi bagaimana dunia ini bisa dinikmati masyarakat? Dengan tarif yang rasional, terjangkau, sehingga affordable itu benar-benar tercapai di rumah vertikal. Kita lagi godok antara harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per meter persegi. Kalau ini sudah dibentuk nanti kita sosialisasikan, mungkin dibantu oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan," ungkapnya. 

Maka dari itu, Paulus memastikan pemerintah akan hadir bagi masyarakat yang belum memiliki rumah hunian sendiri, khususnya di daerah perkotaan yang nilai rumah dan bahkan tanahnya sudah mencapai puluhan hingga ratusan juta.

"Percepatan ini harus untuk kota, adanya rumah vertikal. Rumah vertikal dari mana? Ya itu kembali lagi, sekali lagi, bagaimana itu supaya affordable, terjangkau oleh rakyat tinggal di rumah vertikal," demikian Paulus.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya