Berita

Anggota Komisi VII DPR, Zulfikar Suhardi/Net

Politik

Proyek Villa di TN Komodo Jangan Merusak Ekosistem!

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 17:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah didesak meninjau ulang secara teliti rencana pembangunan ratusan villa dan fasilitas wisata lain di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tidak mengganggu ekosistem satwa.

“Perlu ditinjau secara teliti dan betul-betul memperhatikan seluruh dampaknya,” kata anggota Komisi VII DPR, Zulfikar Suhardi, Rabu, 6 Agustus 2025.

Desakan tersebut disampaikan Zulfikar menanggapi rencana PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) membangun 619 unit fasilitas, termasuk 448 unit villa di salah satu habitat komodo tersebut.


Zulfikar mengingatkan, pembangunan pariwisata harus tetap melibatkan masyarakat setempat dan tidak merusak lingkungan. Masyarakat juga harus ikut merasakan manfaat positif dari pembangunan pariwisata berkualitas tersebut.

“Kita juga mau semua pengembangan pariwisata tidak meninggalkan masyarakat lokal. Artinya, semua manfaat yang akan timbul ke depan diharapkan juga akan dirasakan oleh masyarakat lokal,” tambah Zulfikar.

Zulfikar juga berharap pemerintah bisa betul-betul memperhatikan ekosistem pariwisata yang telah ada. Jangan sampai pembangunan di sebuah tempat wisata malah merusak ekosistem yang telah ada.

"Jangan sampai habitat komodo terganggu,” tutupnya.

Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan, pembangunan fasilitas wisata PT KWE di Pulau Padar masih dalam tahap konsultasi publik. Pembangunan itu mengacu pada dokumen Environmental Impact Assessment (EIA) sesuai standar World Heritage Centre (WHC) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN).

“Terkait dengan rencana tersebut, saat ini masih pada tahap konsultasi publik atas dokumen EIA sesuai standar WHC dan IUCN," ujar Kabiro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Krisdianto.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya