Berita

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Fadhil Hasan/Tangkapan layar

Bisnis

Ragukan Klaim Pemerintah, Ekonom Beberkan Data Sektor Riil Melemah

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 14:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Klaim pemerintah bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal II 2025 dinilai tidak sesuai dengan data di lapangan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Fadhil Hasan, mengatakan sejumlah indikator justru bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan tersebut.

“Kalau kita lihat dari sisi indikator ekonomi utama justru banyak yang menunjukkan pelemahan pada kuartal II 2025 atau dalam semester pertama 2025 dibanding tahun lalu,” kata Fadhil dalam  diskusi publik INDEF pada Rabu, 6 Agustus 2025.


Ia menyoroti data industri pengolahan yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tumbuh 5,68 persen, padahal Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur berada di bawah 50, yang berarti sektor tersebut sedang mengalami kontraksi.

“PMI triwulan II 2025 itu justru di bawah angka 50, ini artinya industri terkontraksi. Bagaimana kemudian leading economic indicator-nya itu kontraksi ya tapi pertumbuhannya itu meningkat signifikan sekali, nah itu pertanyaan,” tegasnya.

Selain itu, Fadhil juga mencatat konsumsi rumah tangga yang tumbuh hanya 4,97 persen tanpa dorongan efek musiman seperti Ramadan dan Lebaran. Kondisi ini dinilai aneh mengingat konsumsi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dari sisi konsumsi secara umum juga mengalami pelemahan dan tidak ada dorongan seasonal effect, misalnya dari Lebaran, Ramadan, gitu ya tapi tumbuh juga cukup tinggi,"tambahnya.

Sementara dari sisi penjualan kendaraan, data menunjukkan penurunan signifikan. Penjualan wholesale kendaraan pada Januari-Juni 2025 turun 8,6 persen, sementara penjualan retail anjlok 9,5 persen. 

Sementara itu, arus investasi asing langsung (FDI) juga tercatat menurun 6,9 persen dari Rp217,3 triliun di kuartal II 2024 menjadi Rp202,2 triliun di periode yang sama tahun ini.

"Dari sisi FDI asing ini keterangan dari Pak Rosan Roeslani sendiri menyatakan bahwa turun menjadi Rp202,2 triliun," tuturnya.

Fadhil juga menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit yang hanya tumbuh 7,7 persen dibandingkan 8,3 persen di periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menilai penurunan ini menunjukkan lemahnya permintaan dari dunia usaha dan masyarakat.

“PHK di semester pertama 2025 juga melonjak 32 persen. Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen, ekspektasi penghasilan menurun dari 135 mejadi 133 di bulan Juni, serta indikator pasar keuangan juga menunjukkan tren negatif dengan capital outflow dari saham dan SRBI mencapai Rp59 triliun dan Rp77,4 triliun,” jelasnya.

Yang paling mengkhawatirkan, menurut Fadhil, adalah penurunan tajam pada penerimaan PPN dan PPNBM yang anjlok hampir 20 persen pada semester pertama 2025. Padahal, penerimaan pajak seharusnya naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

"Penerimaan pajak atau PPN dan PPnBM itu turun pada semester pertama di tahun 2025 Itu Rp267,3 triliun dari Rp332,9 triliun di semester pertama 2024, atau turunnya hampir 20 persem. Seharusnya penerimaan pajak itu naik seiring makin tinggi pertumbuhan ekonomi," tandasnya. 

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya