Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo./Ist

Politik

Jokowi Harus Segera Insaf

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aktivis Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti dan abolisi merupakan sinyal politik yang menunjukkan jaga jarak dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Bahwa pemberian abolisi dan amnesti dari Prabowo ini sinyal meninggalkan Jokowi. Tapi apakah kemudian secara total kita nggak tahu,” kata Syahganda saat talkshow di salah satu TV Nasional dikutip redaksi Rabu, 6 Agustus 2025.

Menurutnya, saat ini Prabowo menghadapi tantangan global yang berat sehingga membutuhkan kekuatan politik nasional yang lebih luas melalui rekonsiliasi.


“Kebutuhan Prabowo sekarang untuk melakukan rekonsiliasi yang besar karena Prabowo mengalami tantangan dunia yang sangat besar. Ketika berhadapan dengan Donald Trump, dengan negara besar lainnya, dia butuh satu kekuatan semesta,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Sabang Merauke itu menyarankan agar Jokowi tidak terus memengaruhi kebijakan Presiden Prabowo.

“Dia nggak bisa gara-gara ada Jokowi nggak suka sama Megawati, nggak suka sama yang lainnya misalnya, kemudian itu dibawa sampai sekarang. Pak Jokowi harus insaf juga, jangan terus-terusan ingin mempengaruhi Prabowo,” tegas Syahganda.

Ia bahkan mengingatkan agar Jokowi mengambil sikap seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai lengser dari kekuasaan.

“Kalau menurut saya cukuplah Gibran dititipkan kepada Prabowo, sisanya udah kayak SBY aja, nggak ikut campur lagi cawe-cawe,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya