Berita

Tentara Hizbullah/Net

Global

Pemerintah Lebanon Berencana Lucuti Senjata Hizbullah Akhir 2025

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 11:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kabinet Lebanon menugaskan militer untuk menyusun rencana membangun monopoli negara atas senjata pada akhir tahun. 

Langkah ini dipandang sebagai tantangan langsung terhadap Hizbullah, kelompok bersenjata yang selama ini menolak pelucutan senjata sejak perang dengan Israel tahun lalu.

Sidang kabinet yang berlangsung hampir enam jam di istana kepresidenan itu menjadi pertama kalinya pemerintah Lebanon secara resmi membahas isu persenjataan Hizbullah. 


“Kabinet memberi wewenang kepada tentara Lebanon untuk mengembangkan rencana guna memastikan bahwa semua persenjataan di seluruh negeri akan dibatasi pada enam pasukan keamanan negara tertentu pada akhir tahun,” ujar Perdana Menteri Nawaf Salam, seperti dimuat Reuters pada Rabu, 6 Agustus 2025. 

Namun, rencana tersebut langsung mendapat penolakan dari Hizbullah. Dalam pidato televisi yang disampaikan hampir bersamaan dengan sidang kabinet, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyebut langkah itu sia-sia. 

“Saya harap Anda (para pejabat Lebanon) tidak membuang waktu pada badai yang dipicu oleh perintah eksternal,” ujarnya. 

Qassem menegaskan, keputusan terkait senjata Hizbullah tidak bisa diputuskan secara sepihak. 

“Strateginya bukanlah jadwal pelucutan senjata. Masalahnya sederhana: beri kami senjata, tetapi tidak ada keamanan nasional. Bagaimana mungkin? Kami tidak menerimanya, karena kami menganggap diri kami sebagai komponen fundamental Lebanon,” tegasnya.

Perdebatan di kabinet juga sempat diwarnai aksi dua menteri Muslim Syiah yang meninggalkan sidang sebelum keputusan diumumkan, sebagai bentuk penolakan. Dua menteri Syiah lainnya bahkan tidak hadir karena sedang dalam perjalanan.

Menteri Penerangan Lebanon, Paul Morcos, menjelaskan militer memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk menyampaikan rencana detailnya. 

Ia juga mengakui kabinet membahas proposal Amerika Serikat terkait pelucutan senjata Hizbullah, namun belum mencapai kata sepakat.

“Kabinet akan melanjutkan perdebatan pada sidang Kamis mendatang,” katanya.

Pada Juni lalu, utusan AS Thomas Barrack menawarkan peta jalan bagi Lebanon yakni pelucutan senjata Hizbullah ditukar dengan penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan dari lima titik di Lebanon selatan. Namun, Qassem menolak keras usulan tersebut.

“Setiap klausul dalam proposal itu kami tolak,” ucap Qassem dalam pidatonya. 

Setelah itu, puluhan sepeda motor yang membawa bendera Hizbullah terlihat berkonvoi di pinggiran Beirut, menunjukkan dukungan terhadap kelompok tersebut.

Sementara itu, Ketua Parlemen Nabih Berri, sekutu utama Hizbullah, disebut tengah melakukan perundingan intensif dengan Presiden Joseph Aoun dan PM Salam untuk menyusun formula kompromi yang bisa menenangkan Washington sekaligus meredakan ketegangan internal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya