Kabinet Lebanon menugaskan militer untuk menyusun rencana membangun monopoli negara atas senjata pada akhir tahun.
Langkah ini dipandang sebagai tantangan langsung terhadap Hizbullah, kelompok bersenjata yang selama ini menolak pelucutan senjata sejak perang dengan Israel tahun lalu.
Sidang kabinet yang berlangsung hampir enam jam di istana kepresidenan itu menjadi pertama kalinya pemerintah Lebanon secara resmi membahas isu persenjataan Hizbullah.
“Kabinet memberi wewenang kepada tentara Lebanon untuk mengembangkan rencana guna memastikan bahwa semua persenjataan di seluruh negeri akan dibatasi pada enam pasukan keamanan negara tertentu pada akhir tahun,” ujar Perdana Menteri Nawaf Salam, seperti dimuat
Reuters pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Namun, rencana tersebut langsung mendapat penolakan dari Hizbullah. Dalam pidato televisi yang disampaikan hampir bersamaan dengan sidang kabinet, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menyebut langkah itu sia-sia.
“Saya harap Anda (para pejabat Lebanon) tidak membuang waktu pada badai yang dipicu oleh perintah eksternal,” ujarnya.
Qassem menegaskan, keputusan terkait senjata Hizbullah tidak bisa diputuskan secara sepihak.
“Strateginya bukanlah jadwal pelucutan senjata. Masalahnya sederhana: beri kami senjata, tetapi tidak ada keamanan nasional. Bagaimana mungkin? Kami tidak menerimanya, karena kami menganggap diri kami sebagai komponen fundamental Lebanon,” tegasnya.
Perdebatan di kabinet juga sempat diwarnai aksi dua menteri Muslim Syiah yang meninggalkan sidang sebelum keputusan diumumkan, sebagai bentuk penolakan. Dua menteri Syiah lainnya bahkan tidak hadir karena sedang dalam perjalanan.
Menteri Penerangan Lebanon, Paul Morcos, menjelaskan militer memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk menyampaikan rencana detailnya.
Ia juga mengakui kabinet membahas proposal Amerika Serikat terkait pelucutan senjata Hizbullah, namun belum mencapai kata sepakat.
“Kabinet akan melanjutkan perdebatan pada sidang Kamis mendatang,” katanya.
Pada Juni lalu, utusan AS Thomas Barrack menawarkan peta jalan bagi Lebanon yakni pelucutan senjata Hizbullah ditukar dengan penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan dari lima titik di Lebanon selatan. Namun, Qassem menolak keras usulan tersebut.
“Setiap klausul dalam proposal itu kami tolak,” ucap Qassem dalam pidatonya.
Setelah itu, puluhan sepeda motor yang membawa bendera Hizbullah terlihat berkonvoi di pinggiran Beirut, menunjukkan dukungan terhadap kelompok tersebut.
Sementara itu, Ketua Parlemen Nabih Berri, sekutu utama Hizbullah, disebut tengah melakukan perundingan intensif dengan Presiden Joseph Aoun dan PM Salam untuk menyusun formula kompromi yang bisa menenangkan Washington sekaligus meredakan ketegangan internal.
