Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Prabowo Pilih Persatuan Meski Berpotensi Guncang Hubungan Politik

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aktivis Syahganda Nainggolan menjawab asumsi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto awal dari keretakan hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau hubungan antara Prabowo dan Jokowi disebut meregang itu relatif ya. Tapi kita harus apresiasi dulu Presiden Prabowo untuk mengoreksi bahwa ini sudah terlalu jauh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita selama 10 tahun belakangan," kata Syahganda saat talkshow di salah satu TV Nasional dikutip redaksi Rabu, 6 Agustus 2025.

Penggagas Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute itu menyebut, banyak pihak menjadi korban politik, termasuk dirinya yang pernah dipenjara karena mengkritik UU Omnibus Law.


"Jadi ketika presiden itu melakukan langkah abolisi dan amnesti maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah buat bangsa Indonesia ke depan," ungkapnya.

Menurutnya, keputusan itu menunjukkan Prabowo memikirkan persatuan bangsa meski ada kemungkinan menimbulkan jarak dengan pihak lain.

"Apakah persatuan itu punya konsekuensi? bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati kemudian menjauh, misalkan, itu urusan lain," tegasnya.

Direktur Eksekutif Sabang Merauke itu menambahkan, langkah ini menunjukkan upaya Prabowo merangkul seluruh kekuatan politik.

"Kalau di masyarakat ada tiga kelompok, kelompok Anies, kelompok Megawati, dan kelompok Prabowo, mungkin di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo ingin merangkul semua," tandas Syahganda.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya