Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Prabowo Pilih Persatuan Meski Berpotensi Guncang Hubungan Politik

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aktivis Syahganda Nainggolan menjawab asumsi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto awal dari keretakan hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau hubungan antara Prabowo dan Jokowi disebut meregang itu relatif ya. Tapi kita harus apresiasi dulu Presiden Prabowo untuk mengoreksi bahwa ini sudah terlalu jauh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita selama 10 tahun belakangan," kata Syahganda saat talkshow di salah satu TV Nasional dikutip redaksi Rabu, 6 Agustus 2025.

Penggagas Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute itu menyebut, banyak pihak menjadi korban politik, termasuk dirinya yang pernah dipenjara karena mengkritik UU Omnibus Law.


"Jadi ketika presiden itu melakukan langkah abolisi dan amnesti maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah buat bangsa Indonesia ke depan," ungkapnya.

Menurutnya, keputusan itu menunjukkan Prabowo memikirkan persatuan bangsa meski ada kemungkinan menimbulkan jarak dengan pihak lain.

"Apakah persatuan itu punya konsekuensi? bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati kemudian menjauh, misalkan, itu urusan lain," tegasnya.

Direktur Eksekutif Sabang Merauke itu menambahkan, langkah ini menunjukkan upaya Prabowo merangkul seluruh kekuatan politik.

"Kalau di masyarakat ada tiga kelompok, kelompok Anies, kelompok Megawati, dan kelompok Prabowo, mungkin di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo ingin merangkul semua," tandas Syahganda.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya