Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Prabowo Pilih Persatuan Meski Berpotensi Guncang Hubungan Politik

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 10:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aktivis Syahganda Nainggolan menjawab asumsi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto awal dari keretakan hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau hubungan antara Prabowo dan Jokowi disebut meregang itu relatif ya. Tapi kita harus apresiasi dulu Presiden Prabowo untuk mengoreksi bahwa ini sudah terlalu jauh konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita selama 10 tahun belakangan," kata Syahganda saat talkshow di salah satu TV Nasional dikutip redaksi Rabu, 6 Agustus 2025.

Penggagas Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute itu menyebut, banyak pihak menjadi korban politik, termasuk dirinya yang pernah dipenjara karena mengkritik UU Omnibus Law.


"Jadi ketika presiden itu melakukan langkah abolisi dan amnesti maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah buat bangsa Indonesia ke depan," ungkapnya.

Menurutnya, keputusan itu menunjukkan Prabowo memikirkan persatuan bangsa meski ada kemungkinan menimbulkan jarak dengan pihak lain.

"Apakah persatuan itu punya konsekuensi? bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati kemudian menjauh, misalkan, itu urusan lain," tegasnya.

Direktur Eksekutif Sabang Merauke itu menambahkan, langkah ini menunjukkan upaya Prabowo merangkul seluruh kekuatan politik.

"Kalau di masyarakat ada tiga kelompok, kelompok Anies, kelompok Megawati, dan kelompok Prabowo, mungkin di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo ingin merangkul semua," tandas Syahganda.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya