Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tarik Beras dari Pasar Bisa Bikin Harga Naik Lagi

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 09:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Persoalan beras oplosan kini jadi perhatian serius, termasuk Presiden Prabowo yang meminta penanganan tegas terhadap oknum nakal yang bermain harga.

Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengatur kebijakan beras. Menurutnya, urusan pangan sangat sensitif karena langsung menyangkut kehidupan rakyat.

"Kalau salah kelola, urusan beras bisa jadi masalah ekonomi yang rumit," ujar anggota Komisi IV DPR RI itu lewat keterangan resminya, Rabu, 6 Agustus 2025.


Ia menyoroti fakta bahwa meskipun panen petani bagus dan stok beras di Bulog cukup, harga di pasar tetap tinggi. 

Saat ini, harga beras konsumsi masyarakat berada di kisaran Rp12.000-Rp14.000 per kilogram, yang dirasa berat bagi warga berpenghasilan harian Rp60.000-Rp100.000.

Riyono menilai Satgas Pangan sudah cukup baik menangani kasus beras oplosan. Namun, ia mengingatkan agar beras yang beredar di pasar jangan serta-merta ditarik.

"Kalau beras ditarik, masyarakat bisa bingung, dan stok berkurang. Ini malah bikin harga naik lagi," ujarnya.

Ia juga mengkritik penggunaan istilah “beras oplosan” yang terkesan negatif. Menurutnya, lebih tepat disebut "beras tidak sesuai mutu", karena masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara label dan kualitas fisik beras.

“Bukan berarti semua beras yang dioplos itu jelek. Pengelolaan mutu memang butuh perlakuan khusus untuk menyesuaikan rasa, warna, dan kadar air,” jelas pria yang akrab disapa Riyono Caping.

Riyono mendorong agar beras yang tidak sesuai mutu tetap dijual dengan harga yang lebih rendah dan diumumkan secara terbuka agar masyarakat bisa memilih dengan bijak.

“Yang penting stok cukup dan rakyat tidak panik,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya