Berita

Ilustrasi/spn.or.id

Publika

Terkungkung Neoliberalisme

Oleh: Yudhie Haryono*
RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 05:25 WIB

DENGAN penuh keyakinan, Presiden Prabowo mengatakan dirinya tidak setuju dengan ekonomi neoliberalisme. Pasalnya, orang-orang kaya dalam mazhab neoliberalis tidak meneteskan kekayaannya ke rakyat kelas bawah.

Tanpa menetes ke bawah, maka tingkat ketimpangan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, yang diukur dengan Gini Ratio, adalah sebesar 0,375. Tentu ini melawan mandat konstitusi yang menyebut: negara menyejahterakan seluruh warga negara.

Prabowo anti neoliberal ini merupakan tesis yang terus diulang, dikampanyekan, disampaikan, dituliskan dan didengungkan. Sayangnya, tanpa realisasi di "agensi." Mengapa? Praktis semua ekonom yang dipilih untuk membantunya di kabinet bermazhab neoliberal. Tentu dengan Sri Mulyani sebagai nakhoda utama.


Selama menjadi menkeu, kebijakan utamanya hanya 6I yaitu: investasi (asing); intervensi, infiltrasi, inefisiensi, instabilisasi dan invasi. Tentu program ini menghasilkan 6D yang signifikan yaitu: De-indonesianisasi, De-nasionalisasi, De-rasionalisasi, De-moralisasi, De-inovasi-teknologi dan De-industrialisasi. Apa bukti terbaiknya? Indonesia panen koruptor dan tertradisinya KKN di semua lini; kita eksportir bahan mentah serta importir bahan jadi.

Para neolibertarian memang hobi membuat keputusan dahsyat untuk memastikan akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, permodalan, lapangan pekerjaan serta hukum dan HAM. Saat bersamaan, banyak kebijakannya tidak berpihak pada warga-negara miskin, bodoh dan cacat.

Akibatnya, setelah lebih dari 50 tahun kita dicengkeram oleh agensi dan kelembagaan serta pikiran neoliberalisme, warga negara kita terpola menjadi tiga: (1) kelas atas: berperilaku KKN; (2) kelas menengah: berperilaku nyinyir; (3) kelas bawah: berperilaku mengeluh.

Hal itu dikuatkan oleh hadirnya potret warga negara yang 3D: distrust, disorder dan disobedient. Distrust society adalah kondisi warga-negara tidak saling percaya terhadap sesama dan institusi pemerintah. Ini terjadi karena budaya korupsi, ketidakadilan hukum, kurangnya transparansi dan tradisi pengkhianatan elit pemimpin.

Sementara disorder society adalah kondisi kekacauan dalam sistem berwarga negara: baik sistem biologis, psikologis ataupun ipoleksosbudhankam. Ini adalah gangguan mental yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku warga negara. Mereka cemas, depresi, stres bahkan bipolar akibat negara yang super buruk kondisinya.

Sedangkan disobedient society adalah kondisi tindakan yang tidak mematuhi aturan, perintah, atau norma yang berlaku. Warga negara menolak mengikuti instruksi dan aturan yang ada bahkan melawan. Inilah pondasi chaos dan revolusi.

Jelasnya, kita menerima kutuk takdir berupa defisit negarawan yang beri keteladanan; minus ilmuwan yang kasih solusi; raib bangsawan yang zakat kebajikan. Ini benar-benar potret buram bangsa menuju gelapnya peradaban.

Bagaimana mengatasinya? Segerakan pendidikan keindonesiaan yang isinya ipoleksosbudhankam Pancasila. Tetapi ingat, menyusun barisan itu (dari perasaan, pikiran, ucapan, tulisan dan tindakan) adalah getar keabadian. Getir yang menggelisahkan.

Walaupun juga jihad yang menyenangkan karena "jalan bersama" kaum fakir-miskin di republik yang makin mangkir dari laksa konstitusi. Singkatnya, ini perang kejeniusan yang tak banyak orang mau terlibat. Jika menang, baru mereka akan klaim dan ikut bahkan telikung. Jika kalah, mereka tertawa dan bertepuk tangan.

Dus, akan ada banyak kisah, dongeng, curhat, gugatan dan keseriusan yang layak dikenang serta diabadikan. Karenanya, siapkan ruang dalam kebersamaan revolusi ini, dan biarkan angin beliung menari di antara kita. Sebab, revolusi tidak memberikan apapun kecuali dirinya sendiri dan tidak mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri. Mestakung.

*Penulis adalah Presidium Forum Negarawan

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya