Jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua pada, Rabu, 6 Agustus 2025, terungkap adanya kampanye terselubung hingga keterlibatan penjabat (Pj) Gubernur mempengaruhi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung dan memilih salah satu pasangan calon (paslon).
Hal tersebut merupakan hasil pemantauan Tim Pemantau Pilkada Papua Lokataru Foundation, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Selasa malam, 5 Agustus 2025.
Koordinator Pemantau Pilkada Papua Lokataru Foundation, Hasnu Ibrahim menjelaskan, dugaan pelanggaran netralitas pejabat daerah, kampanye terselubung, hingga mobilisasi pejabat dan ASN lokal dilakukan oleh sejumlah pihak.
"Aktor utama yang diduga bertindak tidak netral dan profesional yakni Bupati Biak. Bahkan, dalam pengarahan tersebut Bupati Biak menyampaikan pesan secara tidak langsung menakut-nakuti pemerintah tingkat bawah," ungkap Hasnu.
Berdasarkan penelusuran dan laporan masyarakat yang dia peroleh, terdapat 48 orang yang diperiksa oleh kejaksaan terkait penyelewengan penggunaan dana desa, karena ditekan Bupati Biak.
"Perlu diingat, pesan tersebut dinilai upaya Bupati Biak dalam ‘mengintimidasi’ pemerintah tingkat bawah guna mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu," urainya.
Selain itu, Hasnu juga menemukan dugaan pelanggaran netralitas dan profesionalitas pejabat daerah juga terjadi dalam PSU Pilkada Papua.
"Informasi yang diadukan kepada Lokataru, diduga adanya keterlibatan Pj Gubernur Papua yang baru untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pj Gubernur seharusnya bersikap netral dan tidak memihak pada paslon tertentu dalam PSU Pilkada Papua," tutur dia.
"Bahkan, Pj Gubernur Papua diduga melakukan kampanye terselubung dengan modus mengunjungi beberapa daerah menjelang hari pemungutan suara," demikian Hasnu menambahkan.
