Berita

Gubernur Banten Andra Soni/RMOL

Politik

Evaluasi Kepala Dinas dan OPD

Andra Soni Harus Terapkan Prinsip The Right Man On The Right Place

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 00:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gubernur Banten Andra Soni akan mengevaluasi dan mengganti para kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi tercapai pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mendukung langkah tersebut. Menurutnya, jangan sampai posisi kepala dinas hanya diisi oleh orang titipan keluarga sehingga muncul kesan dinasti politik.

"Tentunya mengganti OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Andra Soni sebagai Gubernur Banten mesti menerapkan teori manajemen strategi SDM dengan pemahaman filosofi 'The Right Man on The Right Place'," kata Hari kepada wartawan Selasa, 5 Agustus 2025. 


"Sehingga kinerja Andra Soni ditunjang oleh orang-orang yang tepat untuk mencapai visi dan tujuan sesuai janji kampanye," tegasnya.

Hari yakin masyarakat Banten berharap besar ke Andra Soni. Hal itu tentu amat berbeda dengan kepemimpinan periode sebelumnya di Banten.

Apalagi, lanjut dia, Andra Soni berpengalaman menjadi Ketua DPRD Banten yang tentunya mengetahui persoalan yang ada.

"Andra Soni dalam kepemimpinannya memiliki harapan besar perubahan di Banten yang tidak berjarak dengan berbagi suka dan duka bersama rakyatnya," tandas Hari.

Andra Soni melalui akun media sosial Instagram @andrasoni12 mengatakan bahwa akan mengevaluasi OPD dan siap menempatkan para aparatur sipil negara (ASN) di tempat yang dibutuhkan.

"Evaluasi OPD yang telah bertahun-tahun ada yang sampai 8 tahun, tentunya ini harus kita segarkan karena dan bisa kerja di mana saja dan dituntut untuk tidak memilih di mana dia bekerja. Kewenangan ada di Pemprov Banten artinya Gubernur memiliki kewenangan untuk menempatkan ASN sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kebutuhan Gubernur terutama sukseskan visi dan misi," jelas Andra Soni.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya