Berita

Gubernur Banten Andra Soni/RMOL

Politik

Evaluasi Kepala Dinas dan OPD

Andra Soni Harus Terapkan Prinsip The Right Man On The Right Place

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 00:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gubernur Banten Andra Soni akan mengevaluasi dan mengganti para kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi tercapai pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mendukung langkah tersebut. Menurutnya, jangan sampai posisi kepala dinas hanya diisi oleh orang titipan keluarga sehingga muncul kesan dinasti politik.

"Tentunya mengganti OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Andra Soni sebagai Gubernur Banten mesti menerapkan teori manajemen strategi SDM dengan pemahaman filosofi 'The Right Man on The Right Place'," kata Hari kepada wartawan Selasa, 5 Agustus 2025. 


"Sehingga kinerja Andra Soni ditunjang oleh orang-orang yang tepat untuk mencapai visi dan tujuan sesuai janji kampanye," tegasnya.

Hari yakin masyarakat Banten berharap besar ke Andra Soni. Hal itu tentu amat berbeda dengan kepemimpinan periode sebelumnya di Banten.

Apalagi, lanjut dia, Andra Soni berpengalaman menjadi Ketua DPRD Banten yang tentunya mengetahui persoalan yang ada.

"Andra Soni dalam kepemimpinannya memiliki harapan besar perubahan di Banten yang tidak berjarak dengan berbagi suka dan duka bersama rakyatnya," tandas Hari.

Andra Soni melalui akun media sosial Instagram @andrasoni12 mengatakan bahwa akan mengevaluasi OPD dan siap menempatkan para aparatur sipil negara (ASN) di tempat yang dibutuhkan.

"Evaluasi OPD yang telah bertahun-tahun ada yang sampai 8 tahun, tentunya ini harus kita segarkan karena dan bisa kerja di mana saja dan dituntut untuk tidak memilih di mana dia bekerja. Kewenangan ada di Pemprov Banten artinya Gubernur memiliki kewenangan untuk menempatkan ASN sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kebutuhan Gubernur terutama sukseskan visi dan misi," jelas Andra Soni.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya