Berita

Gubernur Banten Andra Soni/RMOL

Politik

Evaluasi Kepala Dinas dan OPD

Andra Soni Harus Terapkan Prinsip The Right Man On The Right Place

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 00:16 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gubernur Banten Andra Soni akan mengevaluasi dan mengganti para kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi tercapai pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mendukung langkah tersebut. Menurutnya, jangan sampai posisi kepala dinas hanya diisi oleh orang titipan keluarga sehingga muncul kesan dinasti politik.

"Tentunya mengganti OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Andra Soni sebagai Gubernur Banten mesti menerapkan teori manajemen strategi SDM dengan pemahaman filosofi 'The Right Man on The Right Place'," kata Hari kepada wartawan Selasa, 5 Agustus 2025. 


"Sehingga kinerja Andra Soni ditunjang oleh orang-orang yang tepat untuk mencapai visi dan tujuan sesuai janji kampanye," tegasnya.

Hari yakin masyarakat Banten berharap besar ke Andra Soni. Hal itu tentu amat berbeda dengan kepemimpinan periode sebelumnya di Banten.

Apalagi, lanjut dia, Andra Soni berpengalaman menjadi Ketua DPRD Banten yang tentunya mengetahui persoalan yang ada.

"Andra Soni dalam kepemimpinannya memiliki harapan besar perubahan di Banten yang tidak berjarak dengan berbagi suka dan duka bersama rakyatnya," tandas Hari.

Andra Soni melalui akun media sosial Instagram @andrasoni12 mengatakan bahwa akan mengevaluasi OPD dan siap menempatkan para aparatur sipil negara (ASN) di tempat yang dibutuhkan.

"Evaluasi OPD yang telah bertahun-tahun ada yang sampai 8 tahun, tentunya ini harus kita segarkan karena dan bisa kerja di mana saja dan dituntut untuk tidak memilih di mana dia bekerja. Kewenangan ada di Pemprov Banten artinya Gubernur memiliki kewenangan untuk menempatkan ASN sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kebutuhan Gubernur terutama sukseskan visi dan misi," jelas Andra Soni.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya