Berita

Kebersamaan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net

Politik

PDIP-Gerindra Ibarat Teman Tapi Mesra

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan bergabung dengan koalisi pemerintahan. 

Namun, menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, hal itu belum bisa dipastikan.

“Hal ini masih belum clear dan masih menjadi teka-teki apa sikap resmi PDIP,” kata Adi dalam kanal YouTube miliknya, Selasa, 5 Agustus 2025.


Adi menilai, pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi penanda bahwa partai berlambang banteng itu belum tentu masuk koalisi, namun juga tidak berada dalam posisi oposisi.

“Kalau kita mendengarkan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati, dia menegaskan bahwa partainya menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi dan tidak juga bergabung dengan koalisi Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menjelaskan bahwa definisi partai penyeimbang yang diusung PDIP cukup unik. 

"Ternyata definisi dari partai penyeimbang itu adalah akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan politik pemerintah yang dinilai pro dengan rakyat," jelasnya.

Namun demikian, PDIP tetap menyisakan ruang untuk mengkritik pemerintah jika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

“Tapi pada saat bersamaan, kalau ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, bertabrakan dengan keadilan sosial dan Pancasila, PDIP akan menjadi partai politik yang mengkritik secara keras,” jelasnya.

Adi pun mengibaratkan hubungan PDIP dan Gerindra saat ini sebagai “teman tapi mesra”.

“Judulnya memang PDIP di luar kekuasaan, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP dalam banyak hal secara praktis sudah melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya