Berita

Kebersamaan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net

Politik

PDIP-Gerindra Ibarat Teman Tapi Mesra

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan bergabung dengan koalisi pemerintahan. 

Namun, menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, hal itu belum bisa dipastikan.

“Hal ini masih belum clear dan masih menjadi teka-teki apa sikap resmi PDIP,” kata Adi dalam kanal YouTube miliknya, Selasa, 5 Agustus 2025.


Adi menilai, pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi penanda bahwa partai berlambang banteng itu belum tentu masuk koalisi, namun juga tidak berada dalam posisi oposisi.

“Kalau kita mendengarkan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati, dia menegaskan bahwa partainya menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi dan tidak juga bergabung dengan koalisi Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menjelaskan bahwa definisi partai penyeimbang yang diusung PDIP cukup unik. 

"Ternyata definisi dari partai penyeimbang itu adalah akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan politik pemerintah yang dinilai pro dengan rakyat," jelasnya.

Namun demikian, PDIP tetap menyisakan ruang untuk mengkritik pemerintah jika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

“Tapi pada saat bersamaan, kalau ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, bertabrakan dengan keadilan sosial dan Pancasila, PDIP akan menjadi partai politik yang mengkritik secara keras,” jelasnya.

Adi pun mengibaratkan hubungan PDIP dan Gerindra saat ini sebagai “teman tapi mesra”.

“Judulnya memang PDIP di luar kekuasaan, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP dalam banyak hal secara praktis sudah melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya