Berita

Kebersamaan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net

Politik

PDIP-Gerindra Ibarat Teman Tapi Mesra

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan bergabung dengan koalisi pemerintahan. 

Namun, menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, hal itu belum bisa dipastikan.

“Hal ini masih belum clear dan masih menjadi teka-teki apa sikap resmi PDIP,” kata Adi dalam kanal YouTube miliknya, Selasa, 5 Agustus 2025.


Adi menilai, pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi penanda bahwa partai berlambang banteng itu belum tentu masuk koalisi, namun juga tidak berada dalam posisi oposisi.

“Kalau kita mendengarkan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati, dia menegaskan bahwa partainya menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi dan tidak juga bergabung dengan koalisi Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menjelaskan bahwa definisi partai penyeimbang yang diusung PDIP cukup unik. 

"Ternyata definisi dari partai penyeimbang itu adalah akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan politik pemerintah yang dinilai pro dengan rakyat," jelasnya.

Namun demikian, PDIP tetap menyisakan ruang untuk mengkritik pemerintah jika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

“Tapi pada saat bersamaan, kalau ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, bertabrakan dengan keadilan sosial dan Pancasila, PDIP akan menjadi partai politik yang mengkritik secara keras,” jelasnya.

Adi pun mengibaratkan hubungan PDIP dan Gerindra saat ini sebagai “teman tapi mesra”.

“Judulnya memang PDIP di luar kekuasaan, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP dalam banyak hal secara praktis sudah melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya