Kebersamaan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net
Setelah Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan bergabung dengan koalisi pemerintahan.
Namun, menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, hal itu belum bisa dipastikan.
“Hal ini masih belum clear dan masih menjadi teka-teki apa sikap resmi PDIP,” kata Adi dalam kanal YouTube miliknya, Selasa, 5 Agustus 2025.
Adi menilai, pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi penanda bahwa partai berlambang banteng itu belum tentu masuk koalisi, namun juga tidak berada dalam posisi oposisi.
“Kalau kita mendengarkan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati, dia menegaskan bahwa partainya menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi dan tidak juga bergabung dengan koalisi Prabowo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menjelaskan bahwa definisi partai penyeimbang yang diusung PDIP cukup unik.
"Ternyata definisi dari partai penyeimbang itu adalah akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan politik pemerintah yang dinilai pro dengan rakyat," jelasnya.
Namun demikian, PDIP tetap menyisakan ruang untuk mengkritik pemerintah jika kebijakan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.
“Tapi pada saat bersamaan, kalau ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, bertabrakan dengan keadilan sosial dan Pancasila, PDIP akan menjadi partai politik yang mengkritik secara keras,” jelasnya.
Adi pun mengibaratkan hubungan PDIP dan Gerindra saat ini sebagai “teman tapi mesra”.
“Judulnya memang PDIP di luar kekuasaan, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP dalam banyak hal secara praktis sudah melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Pak Prabowo,” pungkasnya.
