Berita

Kolase Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong/Ist

Politik

Prabowo Hentikan Dominasi Jokowi Lewat Amnesti dan Abolisi

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 10:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya nuansa peradilan politik dalam kedua kasus tersebut.

“Menurut saya memang ada nuansa peradilan politik dalam kedua kasus itu. Dan dibenarkan dengan pemberian amnesti dan abolisi," ujar Feri seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, 5 Agustus 2025.

Ia juga menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berada di balik dua kasus tersebut, baik dalam konteks hukum yang menyeret Hasto maupun Tom Lembong.


“Ada seseorang yang kemudian kurang lebih disebut sebagai Presiden RI ke-7 Joko Widodo di balik kasus Tom dan Hasto. Kemudian saya merasa patut saja kalau kemudian dibangun logikanya," jelas Feri.

Dia membeberkan bahwa KPK sudah lama menyeret nama Hasto. Namun setelah Jokowi lengser dan tak lagi di PDIP, barulah Hasto dipenjarakan.

Dalam kasus Tom Lembong, Feri juga melihat keterkaitan dengan perbedaan sikap politik terhadap Jokowi. Terlebih, Tom dikenal sebagai pendukung Anies di Pilpres 2024.

“Bagi saya kurang apa lagi untuk menjelaskan ini ada korelasi? Orang yang dulu mendukung dan kemudian terdampak,” jelasnya.

Ia lantas menyoroti keanehan dalam waktu pemberian abolisi dan amnesti yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tak lama setelah putusan.

“Nah ini ternyata langsung diberikan, seolah-olah dia harus segera menghentikan dominasi figur tertentu yang bisa berdampak kepada orang yang dihukum,” katanya.

Namun demikian, Feri menegaskan bahwa pengampunan tersebut bersifat final dan tidak bisa dibatalkan oleh Presiden selanjutnya dikemudian hari.

“Ini kalau dia punya kepentingan jahat terhadap lawan politiknya ya. Dia pasti akan cari perkara lain. Karena di konteks kasus Hasto dan Tom itu dia sudah mendapatkan pengampunan," pungkasnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Selat Hormuz dan Senjata Geopolitik Iran

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:40

Gabah Petani Terdampak Banjir di Grobogan Tetap Dibeli Bulog

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:25

MBG Dikritik dan Dicintai

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:59

Sambut Kedatangan Prabowo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:50

Tourism Malaysia Gaet Media dan Influencer ASEAN Promosikan Wisata Ramadan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:44

Kader Golkar Cirebon Diminta Sukseskan Seluruh Program Pemerintah

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:21

Kritik Mahasiswa dan Dinamika Konsolidasi Kekuasaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:55

Wacana Impor 105 Ribu Pikap India Ancam Industri Dalam Negeri

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:33

Insan Intelijen TNI Dituntut Adaptif Hadapi Dinamika Geopolitik

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:13

Genjot Ekonomi Rakyat, Setiap SPPG Terima Rp500 Juta untuk 12 Hari

Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:45

Selengkapnya