Berita

Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Annas F. Akbar/Ist

Politik

Fungsionaris DPP KNPI:

Membela Partai Tapi Jangan Merusak Kebebasan Pers

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 00:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Beberapa hari lalu pemberitaan diramaikan dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kabarnya mendapat restu istana. Alhasil, bagi para kader Golkar tentunya berita tersebut menuai tanda tanya besar sekaligus terbesit geram.

Satu per satu elite Golkar pun angkat bicara membantah kabar tersebut. Teranyar, Menteri ATR/BPN sekaligus Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Golkar, Nusron Wahid yang namanya turut tercantum di balik isu Munaslub Golkar sudah membantah keras.

“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan istana kepada saya, ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang masalah isu Munaslub," tegas Nusron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kalimantan Selatan bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Banjarmasin, Minggu, 3 Agustus 2025.


Di jagat media sosial, isu Munaslub Golkar pun terus menggelinding. Bahkan, warganet beramai-ramai setuju menyatakan dukungannya terhadap Munaslub penggantian Bahlil tersebut.

Dikutip dari akun Instagram RMOL, Minggu malam, 3 Agustus 2025 banyak warganet mengamini munaslub tersebut. Bahkan banyak dari mereka turut menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
 
“Alhamdulillah.. Mantap pak prabowo,” tulis pemilik akun m.mahdifirdaus.

“Baguslah kl bahlil di ganti,” timpal akun zy_n3l.

Dalam unggahan tersebut, politisi muda Golkar Arief Rosyid Hasan juga ikut mengomentari. Tentunya ia membantah keras isu tersebut.

“Mimpi kali ye,” tulis Arief.

Komentar itu pun disambut oleh beragam tanggapan dari warganet lainnya. Ada yang pro dan kontra, menjadi hal biasa dalam ruang media sosial.

Namun ada komentar Arief yang cukup menggelitik dengan menuding langsung pengunggah yakni akun resmi RMOL

“media berita abal2,” tulis Arief membalas komentar warganet lain yang disertai emoticon tertawa.

Kendati dalam lingkup bercanda, namun pernyataan mantan Ketua Umum PB HMI ini bisa dibilang cukup tendensius.  
 
Terpisah, pernyataan tersebut disesalkan Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Annas F. Akbar. Menurutnya, pernyataan itu tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan justru merusak semangat kebebasan pers yang dilindungi konstitusi.

“Pernyataan saudara Arief Rosyid yang secara terbuka menyebut RMOL sebagai media abal-abal menunjukkan sikap yang tidak cerdas dan tidak dewasa. Apalagi itu diucapkan oleh tokoh muda yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI,” kata Annas dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menilai, seharusnya perbedaan pendapat terhadap pemberitaan media disampaikan melalui mekanisme klarifikasi, hak jawab, atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan dengan labelisasi negatif yang berpotensi mencemarkan nama baik lembaga pers.

“Pers memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka prosedurnya jelas: gunakan hak jawab, bukan maki-maki di publik,” tegasnya.

Lanjut dia, tuduhan itu tanpa argumentasi dan pembuktian jelas justru mencerminkan pembelaan buta terhadap dinamika internal partai yang sedang jadi sorotan publik, khususnya soal isu Munaslub Partai Golkar. 

“Kalau Arief ingin membela Partai Golkar, silakan. Tapi jangan sampai merusak marwah kebebasan pers. Itu menunjukkan cara berpikir instan dan anti-kritik. Sikap seperti itu berbahaya jika jadi kultur elite muda ke depan,” tegasnya lagi.

Annas juga mengingatkan bahwa tugas pers adalah menyampaikan informasi kepada publik secara independen dan profesional. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, Dewan Pers adalah lembaga yang sah untuk menguji dan menyelesaikannya, bukan media sosial atau forum publik yang dipenuhi ujaran emosional.

“Ini negara hukum. Semua ada mekanismenya. Jangan ajari publik untuk menyelesaikan ketidaksetujuan dengan hinaan. Itu bukan karakter intelektual, apalagi dari alumni organisasi sebesar HMI,” pungkas Annas.

RMOL sendiri merupakan media yang terverifikasi di Dewan Pers sebagai Perusahaan Media Profesional dengan sertifikat nomor 444/DP-Verifikasi/K/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya