Berita

Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Annas F. Akbar/Ist

Politik

Fungsionaris DPP KNPI:

Membela Partai Tapi Jangan Merusak Kebebasan Pers

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 00:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Beberapa hari lalu pemberitaan diramaikan dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kabarnya mendapat restu istana. Alhasil, bagi para kader Golkar tentunya berita tersebut menuai tanda tanya besar sekaligus terbesit geram.

Satu per satu elite Golkar pun angkat bicara membantah kabar tersebut. Teranyar, Menteri ATR/BPN sekaligus Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Golkar, Nusron Wahid yang namanya turut tercantum di balik isu Munaslub Golkar sudah membantah keras.

“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan istana kepada saya, ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang masalah isu Munaslub," tegas Nusron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kalimantan Selatan bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Banjarmasin, Minggu, 3 Agustus 2025.


Di jagat media sosial, isu Munaslub Golkar pun terus menggelinding. Bahkan, warganet beramai-ramai setuju menyatakan dukungannya terhadap Munaslub penggantian Bahlil tersebut.

Dikutip dari akun Instagram RMOL, Minggu malam, 3 Agustus 2025 banyak warganet mengamini munaslub tersebut. Bahkan banyak dari mereka turut menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
 
“Alhamdulillah.. Mantap pak prabowo,” tulis pemilik akun m.mahdifirdaus.

“Baguslah kl bahlil di ganti,” timpal akun zy_n3l.

Dalam unggahan tersebut, politisi muda Golkar Arief Rosyid Hasan juga ikut mengomentari. Tentunya ia membantah keras isu tersebut.

“Mimpi kali ye,” tulis Arief.

Komentar itu pun disambut oleh beragam tanggapan dari warganet lainnya. Ada yang pro dan kontra, menjadi hal biasa dalam ruang media sosial.

Namun ada komentar Arief yang cukup menggelitik dengan menuding langsung pengunggah yakni akun resmi RMOL

“media berita abal2,” tulis Arief membalas komentar warganet lain yang disertai emoticon tertawa.

Kendati dalam lingkup bercanda, namun pernyataan mantan Ketua Umum PB HMI ini bisa dibilang cukup tendensius.  
 
Terpisah, pernyataan tersebut disesalkan Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Annas F. Akbar. Menurutnya, pernyataan itu tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan justru merusak semangat kebebasan pers yang dilindungi konstitusi.

“Pernyataan saudara Arief Rosyid yang secara terbuka menyebut RMOL sebagai media abal-abal menunjukkan sikap yang tidak cerdas dan tidak dewasa. Apalagi itu diucapkan oleh tokoh muda yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI,” kata Annas dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menilai, seharusnya perbedaan pendapat terhadap pemberitaan media disampaikan melalui mekanisme klarifikasi, hak jawab, atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan dengan labelisasi negatif yang berpotensi mencemarkan nama baik lembaga pers.

“Pers memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka prosedurnya jelas: gunakan hak jawab, bukan maki-maki di publik,” tegasnya.

Lanjut dia, tuduhan itu tanpa argumentasi dan pembuktian jelas justru mencerminkan pembelaan buta terhadap dinamika internal partai yang sedang jadi sorotan publik, khususnya soal isu Munaslub Partai Golkar. 

“Kalau Arief ingin membela Partai Golkar, silakan. Tapi jangan sampai merusak marwah kebebasan pers. Itu menunjukkan cara berpikir instan dan anti-kritik. Sikap seperti itu berbahaya jika jadi kultur elite muda ke depan,” tegasnya lagi.

Annas juga mengingatkan bahwa tugas pers adalah menyampaikan informasi kepada publik secara independen dan profesional. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, Dewan Pers adalah lembaga yang sah untuk menguji dan menyelesaikannya, bukan media sosial atau forum publik yang dipenuhi ujaran emosional.

“Ini negara hukum. Semua ada mekanismenya. Jangan ajari publik untuk menyelesaikan ketidaksetujuan dengan hinaan. Itu bukan karakter intelektual, apalagi dari alumni organisasi sebesar HMI,” pungkas Annas.

RMOL sendiri merupakan media yang terverifikasi di Dewan Pers sebagai Perusahaan Media Profesional dengan sertifikat nomor 444/DP-Verifikasi/K/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya