Berita

Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Annas F. Akbar/Ist

Politik

Fungsionaris DPP KNPI:

Membela Partai Tapi Jangan Merusak Kebebasan Pers

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 00:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Beberapa hari lalu pemberitaan diramaikan dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kabarnya mendapat restu istana. Alhasil, bagi para kader Golkar tentunya berita tersebut menuai tanda tanya besar sekaligus terbesit geram.

Satu per satu elite Golkar pun angkat bicara membantah kabar tersebut. Teranyar, Menteri ATR/BPN sekaligus Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Golkar, Nusron Wahid yang namanya turut tercantum di balik isu Munaslub Golkar sudah membantah keras.

“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan istana kepada saya, ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang masalah isu Munaslub," tegas Nusron saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kalimantan Selatan bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Banjarmasin, Minggu, 3 Agustus 2025.


Di jagat media sosial, isu Munaslub Golkar pun terus menggelinding. Bahkan, warganet beramai-ramai setuju menyatakan dukungannya terhadap Munaslub penggantian Bahlil tersebut.

Dikutip dari akun Instagram RMOL, Minggu malam, 3 Agustus 2025 banyak warganet mengamini munaslub tersebut. Bahkan banyak dari mereka turut menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
 
“Alhamdulillah.. Mantap pak prabowo,” tulis pemilik akun m.mahdifirdaus.

“Baguslah kl bahlil di ganti,” timpal akun zy_n3l.

Dalam unggahan tersebut, politisi muda Golkar Arief Rosyid Hasan juga ikut mengomentari. Tentunya ia membantah keras isu tersebut.

“Mimpi kali ye,” tulis Arief.

Komentar itu pun disambut oleh beragam tanggapan dari warganet lainnya. Ada yang pro dan kontra, menjadi hal biasa dalam ruang media sosial.

Namun ada komentar Arief yang cukup menggelitik dengan menuding langsung pengunggah yakni akun resmi RMOL. 

“media berita abal2,” tulis Arief membalas komentar warganet lain yang disertai emoticon tertawa.

Kendati dalam lingkup bercanda, namun pernyataan mantan Ketua Umum PB HMI ini bisa dibilang cukup tendensius.  
 
Terpisah, pernyataan tersebut disesalkan Fungsionaris DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Annas F. Akbar. Menurutnya, pernyataan itu tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan justru merusak semangat kebebasan pers yang dilindungi konstitusi.

“Pernyataan saudara Arief Rosyid yang secara terbuka menyebut RMOL sebagai media abal-abal menunjukkan sikap yang tidak cerdas dan tidak dewasa. Apalagi itu diucapkan oleh tokoh muda yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI,” kata Annas dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menilai, seharusnya perbedaan pendapat terhadap pemberitaan media disampaikan melalui mekanisme klarifikasi, hak jawab, atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan dengan labelisasi negatif yang berpotensi mencemarkan nama baik lembaga pers.

“Pers memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka prosedurnya jelas: gunakan hak jawab, bukan maki-maki di publik,” tegasnya.

Lanjut dia, tuduhan itu tanpa argumentasi dan pembuktian jelas justru mencerminkan pembelaan buta terhadap dinamika internal partai yang sedang jadi sorotan publik, khususnya soal isu Munaslub Partai Golkar. 

“Kalau Arief ingin membela Partai Golkar, silakan. Tapi jangan sampai merusak marwah kebebasan pers. Itu menunjukkan cara berpikir instan dan anti-kritik. Sikap seperti itu berbahaya jika jadi kultur elite muda ke depan,” tegasnya lagi.

Annas juga mengingatkan bahwa tugas pers adalah menyampaikan informasi kepada publik secara independen dan profesional. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, Dewan Pers adalah lembaga yang sah untuk menguji dan menyelesaikannya, bukan media sosial atau forum publik yang dipenuhi ujaran emosional.

“Ini negara hukum. Semua ada mekanismenya. Jangan ajari publik untuk menyelesaikan ketidaksetujuan dengan hinaan. Itu bukan karakter intelektual, apalagi dari alumni organisasi sebesar HMI,” pungkas Annas.

RMOL sendiri merupakan media yang terverifikasi di Dewan Pers sebagai Perusahaan Media Profesional dengan sertifikat nomor 444/DP-Verifikasi/K/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya