Berita

Aliansi BEM DKJ menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)/Ist

Hukum

BEM DKJ: Usut Tuntas Dugaan Tambang Ilegal Halmahera Timur

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 16:21 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aliansi Badan Eskekutif Mahasiswa Dewan Keadilan Jakarta (BEM DKJ) melaporkan dugaan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan oleh PT Wana Kencana Mineral di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Hal ini disampaikan Aliansi BEM DKJ saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan fakta dan temuan lapangan yang diperoleh,  Aliansi DKJ menemukan berbagai  persoalan yang dilakukan PT Wana Kencana Mineral dalam melaksanakan Usaha Pertambangan.


Kegiatan tersebut apabila dibiarkan dapat menyebabkan berbagai konflik yang berdampak bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar lokasi penambangan. 

Aliansi BEM DKJ juga meminta agar legalitas dokumen perizinan penambangan di Malut ditelusuri.

"Kami menuntut kepada pihak berwenang, khususnya Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ESDM segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap aktivitas PT WKM," kata Koordinator Lapangan unjuk rasa BEM DKJ Dwi Apriyanto, dikutip Senin 4 Agustus 2025.

Dwi melanjutkan, pihak berwenang juga harus membekukan seluruh aktivitas operasional sampai status hukum dan izin dinyatakan jelas serta sah.  

Dwi menegaskan, pihak berwenang juga harus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat atau aparat yang diduga melindungi aktivitas tambang ilegal.

"Mereka diduga beroperasi tanpa izin sah dan merusak lingkungan serta mengancam keselamatan warga," kata Dwi.

"Kami menuntut tindakan tegas terhadap aparat atau pejabat yang melindungi tambang ilegal," sambungnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya